Akankah FPI Bernasib seperti HTI?

Rakhmatulloh, Sindonews · Senin 23 November 2020 08:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 23 337 2314198 akankah-fpi-bernasib-sama-seperti-hti-Qn3jQHyt1N.jpg Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (Foto: Okezone)

JAKARTA - Panglima Kodam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman sempat mengancam akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) jika ormas yang dipimpin Habib Rizieq Shihab (HRS) itu tak mematuhi hukum yang berlaku di Republik ini. Pernyataan Dudung bermula dari aksi FPI yang memasang baliho besar bergambar Habib Rizieq di sejumlah titik di Jabodetabek, yang kemudian ia perintahkan anak buahnya untuk mencopoti baliho-baliho tersebut.

Aksi prajurit TNI yang mencopot baliho bergambar HRS pun sempat viral di media sosial, sebelum akhirnya Dudung menyampaikan pernyataan bahwa dirinya lah yang melakukan perintah kepada anggotanya tersebut. Soal pembubaran ini kemudian menuai komentar beragam di masyarakat.

Baca Juga:  Habib Rizieq Dikabarkan Akan Safari Dakwah, Ini Jawaban FPI

Menanggapi hal ini, Dosen Hukum Tata Negara asal UIN Jakarta, Ismail Hasani menyatakan, memang sejak Undang-undang Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, maka proses pembubaran sebuah organisasi lebih mudah dilakukan.

"Yang penting memenuhi syarat ormas tersebut bertentangan dengan azas berbangsa dan bernegara seperti tidak patuh pada UUD 1945, lalu bertentangan dengan pancasila maka ormas bisa dibubarkan," kata Ismail saat dihubungi Sindonews, Senin (23/11/2020).

Baca Juga:  "HRS Siap Dipanggil Polisi, tapi Panggil Dulu Anak dan Mantu Presiden"

Namun demikian, jika merujuk kepada UU Ormas yang berlaku sebelum keluarnya Perppu, Ismail mengatakan, sebuah ormas yang menjadi korban pembubaran bisa melakukan gugatan ke pengadilan dan dilakukan proses pembuktian di sana.

 

Sebaliknya, ia menjelaskan, setelah diberlakukannya Perppu Ormas Tahun 2017, maka UU Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi pedoman pembubaran Ormas kemudian tidak berlaku. Menurutnya, melalui perubahan ini, maka waktu itu, Ormas Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) menjadi subyek pembubaran tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Ismail mengatakan, dengan berlakunya Perppu ini, maka tak menutup kemungkinan Ormas FPI juga akan bernasib sama dengan HTI. "Tetapi tentu saja yang bubarkan bukan TNI, ya," ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Setara Institute ini.

Lebih lanjut pakar hukum tata negara ini mengatakan bahwa yang harus menjadi konsen semua pihak termasuk dirinya adalah bukan pada pembubaran ormas-nya. Karena pembubaran Ormas apa pun alasannya tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Yang paling penting buat saya adalah intitusi penegak hukum bisa menelisik pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh organisasi massa tersebut atau oleh pentolan-pentolan, pimpinan-pimpinan organisasi tersebut lalu yang diadili adalah tindak pidanya," pungkas dia.

Baca Juga: Izin Belum Diperpanjang, FPI Tak Terdaftar sebagai Ormas di Kemendagri

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini