Pernyataan Sikap FPI Terkait Pencopotan Paksa Baliho oleh TNI

Arief Setyadi , Okezone · Jum'at 20 November 2020 21:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2313359 pernyataan-sikap-fpi-terkait-pencopotan-paksa-baliho-oleh-tni-pU0Oc0qrXm.jpg Sekretaris Umum FPI Munarman (Foto: Okezone)

JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) mengeluarkan pernyataan sikap menyusul pencopotan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Di mana, pencopotan tersebut dilakukan oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan bahwa tugas TNI yang diatur dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 ada 2, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Adapun operasi militer yang bisa memerintahkan hanya presiden.

Baca Juga:  Kapolda Metro Dukung Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq

Kemudian, pada Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. "Nah, rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke Petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP, di mana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (20/11/2020).

Ia pun menilai bahwa rakyat sudah paham, jika yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden. Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan.

"Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI," tuturnya.

 

Sehingga jelas dan perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgen menurut presiden adalah masalah spanduk, baliho dan menakut-nakuti FPI.

"Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya, biar enggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas tuntas sudah puluhan tahun," katanya.

 Baca Juga: Pencopotan Baliho Habib Rizieq, Wasekjen MUI : TNI-Polri Jangan Mau Diadu Domba

Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu adalah pasukan super elit. "Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat," katanya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini