Kutip Alquran, Ridwan Kamil Bicara soal Kemungkinan Dirinya Diberhentikan

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 20 November 2020 18:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2313260 kutip-alquran-ridwan-kamil-bicara-soal-kemungkinan-dirinya-diberhentikan-azwuV1MI9z.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memungkinkan kepala daerah diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan. Instruksi tersebut terbit di tengah-tengah ramainya kasus kerumunan acara Habib Rizieq Shihab.

Sejumlah kepala daerah dipanggil kepolisian, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk Ridwan Kamil baru dimintai klarifikasi di Bareskrim Polri, Jakarta pada hari ini.

Baca Juga: 7 Jam Diklarifikasi Bareskrim, Ridwan Kamil Rampung Diperiksa

Ia pun ikut mengomentari mengenai kemungkinan sanksi Mendagri terkait dengan kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ridwan Kamil pun mengutip Alquran, yakni Surah Ali Imran Ayat 26.

"Walapun bagi saya yang namanya jabatan itu kan hanya sementara bukan segalanya, saya diajari dalam syariatnya...Allah berikan kekuasan kepada kami dan Allah juga suatu hari cabut juga kekuasaan," usai dipanggil Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Adapun secara utuh ayat tersebut berarti: "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.."

Baca Juga: Ridwan Kamil Jelaskan Kronologi Acara Habib Rizieq di Megamendung

Kendati demikian, Ridwan Kamil menyerahkan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku di Indonesia. Diakuinya, setiap jabatan ada risikonya, namun ditekankan semua harus tetap berazaskan adil. Sebab, biasanya pemberhentian kepala daerah itu karena melakukan perbuatan pribadi yang tercela.

"Karena biasa pemberhentian kepala daerah karena melakukan perbuatan pribadi tercela, tapi kalau dinamika datang dari pihak masyarakat masa logikanya diberlakukan," tuturnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini