Kasus Kerumunan Pernikahan Najwa Shihab Putri Habib Rizieq Akan Ada Tersangka?

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 20 November 2020 15:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2313116 kasus-kerumunan-pernikahan-najwa-shihab-putri-habib-rizieq-akan-ada-tersangka-0Yv5g9OfKz.jpg Tangkapan Layar Media Sosial

JAKARTA - Polri akan segera melakuan gelar perkara atau (ekspose) bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan saat pernikahan Najwa Shihab, putri dari Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Koopssus Unjuk Kekuatan di Petamburan, Munarman: Kasihan Kalau Dibentuk Hanya Itu Tugasnya!)

"Tindak lanjut penyidik, hari Sebin nanti tanggal 23 November, akan mempersiapkan ekspose ke Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jumat (20/11/2020).

(Baca juga: Pesan FPI ke TNI: Jangan Mau Diadu dengan Ulama dan Umat Islam!)

Ramdhan menjelaskan, ekspose dilakukan sebagai bagian penyelidikan lanjutan oleh penegak hukum. Nantinya akan dilihat apakah perkara tersebut dapat dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. "Apakah ini menenuhi unsur pidana sehingga bisa ditingkatkan ke penyidikan," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, polisi tengah menyelidiki sejumlah kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan di acara Habib Rizieq Shihab.

Kerumunan itu terjadi sejak kepulangan Rizieq Shihab, kemudian kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan juga acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menikahkan purtinya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Adapun dampak dari rentetan agenda tersebut sejumlah pejabat seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria dimintai klarifikasi.

Selain itu saat ini pula masih berlangsung pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bareskrim Polri.

Adapun dalam perkara ini polisi mendalami dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam Pasal 93 jo pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini