Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Dipanggil KPK Terkait Korupsi Rachmat Yasin

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 20 November 2020 10:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2312884 kadis-ketahanan-pangan-kabupaten-bogor-dipanggil-kpk-terkait-korupsi-rachmat-yasin-C9jW0tTIWf.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar, hari ini. Dedi dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi terkait pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

KPK bakal mendalami kesaksian Dedi Ade Bachtiar dalam kapasitasnya ketika menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor periode 2010 - 2013. Ia diperiksa untuk penyidikan tersangka Rachmat Yasin (RY).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2020).

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi. Rachmat Yasin diduga memotong uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima sejumlah gratifikasi.

Rachmat Yasin diduga menerima uang sebesar Rp8,9 miliar dari hasil memotong anggaran atau bayaran bawahannya.‎Uang tersebut diduga digunakan oleh Rachmat Yasin untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2013-2014.

Baca Juga : Pelantikan Kapolda Metro Jaya Digelar Tertutup

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima sejumlah gratifikasi selama menjabat Bupati Bogor. Adapun, gratifikasi yang diterima Rachmat Yasin berupa ‎tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(aky)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini