IPW Minta Polri Tidak Tebang Pilih Dalam Menegakan Prokes Covid-19

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 20 November 2020 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2312793 ipw-minta-polri-tidak-tebang-pilih-dalam-menegakan-prokes-covid-19-f77PSLowgM.jpg Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab saat tiba di Petamburan (foto: Sindo/Isra)

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri tidak hanya mengincar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dalam menegakkan aturan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, Polri harus adil dan tidak tebang pilih dalam menegakan aturan protokol kesehatan di masyarakat.

"Dalam menegakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pemerintah dan Polri jangan hanya mengincar Rizieq. Artinya, Jika hendak melakukan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan akibat adanya kerumunan massa, pemerintahan Jokowi dan Polri harus fair, tidak diskriminasi dan tebang pilih. Polri pun harus Promoter," kata Neta saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (19/11/2020).

Baca juga:

Dimintai Klarifikasi, Informasi Anies dan Ridwan Kamil Dibutuhkan soal Kerumunan Habib Rizieq

Soal Kerumunan Habib Rizieq, Ridwan Kamil Singgung Perbedaan Kewenangan di Jabar dengan DKI

Neta menilai, Korps Bhayangkara juga perlu melakukan introspeksi mengenai kecorobohannya dalam izin keramaian lantaran merupakan wewenang kepolisian untuk mengeluarkannya.

"Sehingga Jangan hanya kasus Rizieq saja yang dikoyo-koyo. Sehingga muncul kesan dipublik Rizieq hendak dikriminalisasi gara-gara melanggar protokol kesehatan akibat melakukan kerumunan massa," jelas dia.

Menurut dia, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, hingga Kapolres Jakpus dan Bogor merupakan sinyal Polri dalam membidik Habib Rizieq. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah diklarifikasi soal kerumunan massa Habib Rizieq tersebut.

"Bagaimana dengan Kapolres Bandara Soetta dan Gubernur Banten, kapan mereka diperiksa? Lalu bagaimana dengan Kapolda Jateng dan Kapolda Sumut. Bagaimana dengan Gubernur Jateng dan Gubernur Sumut yang membiarkan anak dan menantu Jokowi melakukan kerumunan massa saat mendaftar calon walikota ke KPUD?" ucap dia.

Ia menambahkan, kesan tebang pilih Polri dalam menegakkan protokol kesehatan telah mendapat protes dari FPI karena menduga adanya diskriminasi Korps Bhayangkara.

"Akibat sikap diskriminatif dan tebang pilih Kapolri ini pantas publik menilai Kapolda Metro Nana sebagai calon kuat Kapolri disingkirkan. IPW berharap dalam menegakkan protokol kesehatan pemerintah dan Polri harus bersikap satu kata dan perbuatan. Jangan diskriminasi dan tebang pilih," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini