DPR Sebut Masih Ada Puluhan Daerah Belum Bentuk Pokja Prokes

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 20 November 2020 07:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 337 2312791 dpr-sebut-masih-ada-puluhan-daerah-belum-bentuk-pokja-prokes-qKrWoYmpYH.jpg Anggota Komisi II DPR, Nasir Djamil (foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR M. Nasir Djamil menyebut, bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, belum membentuk kelompok kerja (Pokja) protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Nasir mengatakan, fakta tersebut terungkap saat Komisi II DPR rapat bersama Mendagri, Gugus Tugas Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Ada puluhan (daerah yang belum bentuk pokja)," kata Nasir saat dihubungi Okezone, Jumat (19/11/2020).

Baca juga:

Mendagri Absen, Komisi II DPR Tunda Pembahasan DPT Pilkada 2020

Mekanisme Pencoblosan Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasir tak merinci daerah mana saja yang belum membentuk Pokja Prokes, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut dia, mayoritas puluhan daerah tersebut berada di daerah Indonesia bagian timur.

"Ini kan menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota itu artinya belum patuh. Padahal kita menggelar Pilkada di musim pandemi. Kemarin itu saya ingatkan bahwa Pilkada serentak ini bergantung pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19," jelas politisi PKS itu.

Legeslator asal Aceh itu melanjutkan bahwa jika keseriusan pemerintah diragukan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka berdampak pada pemilih yang juga ragu untuk datang ke TPS.

 

Di sisi lain, lanjut dia, KPU telah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,50% dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah tersebut.

"Oleh karena itu bagaimana soal ingin merealisasikan target 77,50 persen itu tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," tuturnya.

Nasir menjelaskan, DPR telah meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas daerah mana saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama tahapan Pilkada 2020.

"Ya memang di bandingkan dengan 270 daerah yang menggelar Pilkada angka itu memang tidak seberapa. Tapi itu menunjukkan bahwa belum ada kesamaan visi dalam melaksanakan Pilkada serentak di tengah pandemi ini," kata Nasir.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini