Saudi Naikkan Pajak, Menag: Kemungkinan Biaya Haji 2021 Naik

Binti Mufarida, Sindonews · Rabu 18 November 2020 15:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 337 2311726 saudi-naikkan-pajak-menag-kemungkinan-biaya-haji-2021-naik-303MRs5mhu.jpg Menteri Agama Fachrul Razi (Foto: Kemenag)

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan ada kemungkinan terjadi kenaikan biaya haji untuk peyelenggaraan tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Pasalnya, batalnya keberangkatan jamaah haji tahun 2020, berdampak pada penyediaan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang sudah dilakukan.

Serta adanya kenaikan pajak bagi layanan umrah sebesar 15% yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. “Kenaikan ini akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi menyatakan terdapat kenaikan pajak bagi layanan jamaah umrah menjadi sebesar 15%,” kata Fachrul dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi VIII, Rabu (18/11/2020).

“Sehingga hal ini berdampak kepada kemungkinan kenaikan BIPIH yang telah dibayar lunas oleh jamaah haji tahun 2020, akibat kenaikan harga layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi,” jelas Fachrul.

Baca Juga:  Ini Cara Unik Calon Jamaah Haji Nunukan Obati Kerinduan ke Tanah Suci

Saat ini, kata Fachrul, penyedia layanan di Arab Saudi, penyedia akomodasi di Makkah sebanyak 152 Hotel atau 100% dari kapasitas. “Dan penyedia akomodasi di Madinah sebanyak 28 Hotel atau 46% dari kapasitas,” jelasnya.

Sementara untuk katering, proses penyediaan konsumsi di tahun 2020 sudah sampai pada pengusulan penetapan perusahaan katering. “Untuk wilayah Makkah ada 39 perusahaan atau 100% dari kapasitas. Dan wilayah Madinah baru 17 perusahaan itu 100% dari kapasitas. Sedangkan wilayah Jeddah 2 perusahaan yaitu 100% dari kapasitas. Dan wilayah Armina 13 perusahaan atau 24,7% dari kapasitas,” ungkap Fachrul.

Untuk transportasi darat, kata Fachrul, proses pendirian layanan transportasi darat jamaah haji di Arab Saudi telah menyelesaikan tahap penilaian, namun tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Karena adanya kebijakan karantina wilayah di Jeddah, Makkah dan Madinah oleh pemerintah Arab Saudi akibat wabah pandemi,” jelasnya.

Baca Juga:  Masya Allah, Penjual Siomay di Aceh Daftar Haji Pakai Uang Receh

Namun, Fachrul mengungkapkan dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat, pembahasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi perlu sangat hati-hati dalam menyikapi hal tersebut. “Oleh karenanya kami sarankan kepada Komisi VII DPR RI, bahwa jemaah haji tahun 2021 tidak perlu melakukan penambahan BIPIH bila memungkinkan,” katanya.

“Dan kekurangan BPIH ditutup dari nilai manfaat yang diperoleh dari jamaah haji dalam kurun waktu 1 tahun menunggu,” tegas Fachrul.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini