Habib Rizieq Siap Dipanggil Polisi asal Pengantaran Gibran di Pilkada Solo Ditindak

Helmi Syarif, Koran SI · Rabu 18 November 2020 14:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 337 2311679 habib-rizieq-siap-dipanggil-polisi-asal-pengantaran-gibran-di-pilkada-solo-ditindak-uIMHRur02m.jpg Habib Rizieq Shihab (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab siap diminta klarifikasinya oleh kepolisian terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, yang dianggap melanggar protokol esehatan Covid-19. Namun, dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan pihak lain juga ditindak.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar meminta agar kegiatan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang lain seperti pengantaran putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo juga ikut ditindak. 

"Habib Rizieq siap dipanggil kalau misalnya memenuhi dua syarat yang pertama logis secara hukum dan memiliki relevansi hukum yang logis, yang kedua prinsip keadilan tadi diterapkan seperti yang di Solo dan Surabaya juga ditindak," kata Azis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga:  Buntut Habib Rizieq ke Megamendung, Satgas Covid-19 Bakal Rapid Tes Massal

Azis meminta kesetaraan hukum harus ditegakkan jika pihak kepolisian menindak pelanggar protokol kesehatan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan yang di Pasal 7 menyebut soal setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

"Artinya, kami disini Panitia DPP FPI dan juga mungkin siapa pun minta Pasal 7 itu ditegakkan, juga UUD 45 Pasal 27 dan 28D mengenai kesetaraan," ucapnya.

Seperti diketahui, Habib Rizieq akan menikahkan putrinya bersamaan dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas FPI, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pernikahan itu akan berlangsung pada Sabtu 14 November 2020.

Baca Juga:  FPI Siap Dampingi Seluruh Panitia yang Diperiksa Terkait Hajatan Putri Habib Rizieq

Kegiatan itu menuai polemik di masyarakat karena dianggap sudah melanggar peraturan protokol kesehatan Covid-19. Kasus ini berbuntut panjang, antara lain dengan pemeriksaan sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta terkait diizikan kegiatan yang mengundang kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini