Kompolnas Nilai Pencopotan 2 Kapolda Sudah Sesuai

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 18 November 2020 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 337 2311352 kompolnas-nilai-pencopotan-2-kapolda-sudah-sesuai-EHVw6SzlJa.jpg Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menilai pencopotan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi sudah sesuai.

Menurut Poengky, pencopotan kedua jenderal tersebut merupakan bentuk sanksi tegas dari Kapolri dalam menegakkan aturan khususnya protokol kesehatan.

Apalagi Kapolri sejak awal telah mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menekan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

"Pencopotan kapolda ini harus menjadi pelajaran bagi yang lain agar bersikap tegas, dan sesuai aturan hukum dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata Poengky kepada Okezone, Rabu (18/11/2020).

Baca juga:

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Dicopot, Ini Penggantinya

Jokowi ke Ketua Satgas: Anggaran Triliunan Rupiah, Jangan Kehilangan Fokus Tangani Covid-19


Poengky mengungkapkan, Polri memiliki peran untuk turut mencegah penyebaran wabah corona dengan membantu pemerintah. Mereka juga harus menegakkan aturan dan tidak segan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Bagaimana caranya tertib kamtibmas dan perlindungan terhadap wabah Covid-19 dapat dilakukan, maka kapolda harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan gubernur," ujarnya.

"Kapolda juga harus dapat memastikan tindakan preventif dan preemtif dilaksanakan dengan baik. Jika sudah melaksanakan preventif dan preemtif, barulah melakukan penegakan hukum jika ternyata ada yang melanggar," jelasnya.

 

Dalam kasus kerumunan yang disebabkan kepulangan Rizieq Shihab dan berujung pancopotan pada kedua kapolda itu, jajaran kepolisian harus melaksanakan tindakan preventif, mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan, melakukan koordinasi-koordinasi dengan pengampu kebijakan terkait.

"Untuk preemtif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan, tapi faktanya malah terkesan ada pembiaran atau kegamangan dari kepolisian, termasuk untuk melaksanakan penegakan hukum," tandasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini