Tantangan Mengatasi Stunting di Pedalaman Papua

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Senin 16 November 2020 23:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 16 337 2310639 tantangan-mengatasi-stunting-di-pedalaman-papua-4ZKvfXtTFn.jpg Ilustrasi (Dok. okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah mencanangkan program perlindungan nasional untuk daerah terpencil, terutama di Tanah Papua.

Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar di daerah terpencil seperti Papua, antara lain sulitnya penjangkauan dan pendaftaran penerima manfaat.

Kemudian rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK); serta tingginya biaya hidup sehingga besaran nilai manfaat tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1000 hari pertama kehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua.

Penerima manfaat menerima transfer tunai sebesar Rp 200.000 per bulan/per anak, dengan pembayaran langsung ke rekening bank ibu/wali. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai.

Pemerintah Provinsi Papua mempresentasikan mengenai beberapa pembelajaran penting pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil dan membahas pertimbangan untuk pengembangan program tersebut.

“Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp 121,5 miliar kepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program perlindungan sosial yang efektif,” jelas Enembe.

Salah satu program yang dicanangkan Papua antara lain Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua). Program ini diluncurkan pada 2017, merupakan salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Pada Senin, 16 November 2020, Bappenas, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Austalia, menyelenggarakan webinar terkait BANGGA Papua sebagai contoh pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil.

Dalam webinar tersebut, Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development Kedutaan Besar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerjasama Pembangunan untuk desentralisasi pemerintahan (KOMPAK) dan perlindungan sosial (MAHKOTA).

“Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memilki tantangan geografis,” ujar Bishop.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, Maliki mengungungkapkan bahwa BANGGA Papua merupakan contoh dari Indonesia, dimana inovasi mekanisme digunakan untuk memastikan bahwa populasi di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial.

"Selanjutnya integrasi MIS BANGGA Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan. Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat BANGGA Papua untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan berdaya saing.” jelas Maliki,

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini