JAKARTA - Pemerintah telah mencanangkan program perlindungan nasional untuk daerah terpencil, terutama di Tanah Papua.
Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar di daerah terpencil seperti Papua, antara lain sulitnya penjangkauan dan pendaftaran penerima manfaat.
Kemudian rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK); serta tingginya biaya hidup sehingga besaran nilai manfaat tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Namun, program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1000 hari pertama kehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua.
Penerima manfaat menerima transfer tunai sebesar Rp 200.000 per bulan/per anak, dengan pembayaran langsung ke rekening bank ibu/wali. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai.
Pemerintah Provinsi Papua mempresentasikan mengenai beberapa pembelajaran penting pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil dan membahas pertimbangan untuk pengembangan program tersebut.
“Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp 121,5 miliar kepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe.
“Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program perlindungan sosial yang efektif,” jelas Enembe.
Salah satu program yang dicanangkan Papua antara lain Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua). Program ini diluncurkan pada 2017, merupakan salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Pada Senin, 16 November 2020, Bappenas, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Austalia, menyelenggarakan webinar terkait BANGGA Papua sebagai contoh pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil.
Dalam webinar tersebut, Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development Kedutaan Besar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerjasama Pembangunan untuk desentralisasi pemerintahan (KOMPAK) dan perlindungan sosial (MAHKOTA).
