Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya, Perantara Suap Jaksa Pinangki

Sabir Laluhu, Koran SI · Senin 16 November 2020 18:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 16 337 2310568 hakim-tolak-eksepsi-andi-irfan-jaya-perantara-suap-jaksa-pinangki-F4hCianckF.jpg Andi Irfan Jaya. (Foto : Sindonews/Sutikno)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan putusan sela menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan terdakwa perantara pemberi suap kader Partai Nasdem Andi Irfan Jaya dan tim penasihat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto menyatakan, majelis tidak sependapat dengan permintaan Andi Irfan Jaya dan tim penasihat hukumnya bahwa surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Menurut Ignatius, seluruh anggota majelis menilai, surat dakwaan atas nama Andi Irfan Jaya telah memenuhi syarat formil. Surat dakwaan juga telah disusun secara cermat dan lengkap. Surat dakwaan juga telah memenuhi dan memuat unsur-unsur pidana yang didakwakan sesuai dengan pasal-pasal yang didakwa.

"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," tegas Ketua Majelis Hakim Ignatius saat membacakan putusan sela, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/11/2020).

Majelis hakim menuturkan, materi keberatan Irfan dan tim penasihat hukumnya juga telah masuk ke pokok perkara dan merupakan pembuktian. Sedangkan pokok perkara harus dibuktikan dalam persidangan lanjutan. Majelis mengungkapkan, uraian JPU dalam surat dakwaan bahwa Irfan melakukan dua perbuatan dengan dua pasal berbeda telah diuraikan waktu dan tempat kejadiannya.

Saat perbuatan pidana terjadi, berdasarkan surat dakwaan, Irfan melakukannya bersama dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, advokat Anita Dewi Kolopaking, dan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Soegiarto Tjandra. Irfan bertindak sebagai perantara pemberi suap atau pemufakatan jahat pemberian suap kepada Pinangki guna pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung bagi Joko Tjandra.

Baca Juga : Begini Alur Uang Djoko Tjandra Mengalir ke Tommy Sumardi

"Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum adalah ranah pembuktian yang masuk ke pokok perkara. Sehingga dalil penasihat hukum tidak beralasan," ujar majelis dalam pertimbangan.

Baca Juga : Tanggapan Kejagung soal Berkas Salinan Djoko Tjandra Belum Diberikan ke KPK

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini