Komnas HAM Sampaikan Temuan Kasus Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 16 November 2020 14:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 16 337 2310357 komnas-ham-sampaikan-temuan-kasus-penembakan-pendeta-yeremia-ke-jokowi-HCDyvLGSIr.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

JAKARTA - Jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11/2020). Salah satu poin yang dibahas adalah hasil investigasi kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pembicaraan awal membahas usulan pidato Presiden Jokowi di Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 mendatang.

"Kemudian yang juga tadi serius kita bicarakan adalah soal kasus penembakan Pendeta Yeremia hasil temuan Komnas HAM seperti apa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, kedua belah pihak juga membahas kompleksitas permasalahan di Papua. Menurut Ahmad, Komnas HAM menawarkan solusi dialog damai untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cendrawasih.

"Lebih jauh memang soal Papua ini kami juga mendiskusikan kepada bapak Presiden mengenai solusi, dialog damai yang kita usulkan supaya dapat dukungan dari Presiden. Komnas HAM akan melakukan satu langkah sendiri untuk melakukan proses dialog damai," jelasnya.

"Kita juga berharap dari pihak kepresidenan melakukan hal yang sama kemudian nanti bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif karena kasus misalnya kekerassan yang terus terjadi itu menurut kita harus segera diputus siklus kekerasannya," tambah dia.

Ahmad menuturkan, setelah upaya penyelesaian masalah dilakukan Komnas HAM dan pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah mencarikan solusi damai agar tak ada lagi aksi kekerasan di Papua. Jokowi disebut menyambut baik usulan ini.

"Dari situlah kemudian bisa dicarikan solusi damai persoalan Papua, dan tadi bapak Presiden menyambut baik usulan Komnas HAM," tuturnya.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga mendiskusikan penyelesaian konflik agraria yang jumlahnya banyak sekali. Lalu, membincangkan tren intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk menuntaskan intoleransi tersebut, Komnas HAM meminta Jokowi mengeluarkan regulasi.

Baca Juga : 7 Rekomendasi Komnas HAM soal Kasus Penembakan Pendeta Yeremia

"Karena itu perlu satu revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri yang selama ini sudah ada. Kami tadi menginginkan juga ada satu pengaturan yang lebih tinggi, kita usulkan tadi Peraturan Presiden. Itu akan didiskusikan di internal pemerintah dan pada prinsipnya pak Presiden menyambut baik ini," tukasnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Menkum HAM Yasonna Hamonongan Laoly.

(aky)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini