Tito Bakal Terbitkan Permendagri Terkait Pilkades di Tengah Pandemi

Dita Angga R, Sindonews · Jum'at 13 November 2020 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 13 337 2308905 tito-bakal-terbitkan-permendagri-terkait-pilkades-di-tengah-pandemi-xb6vtv6iqr.jpg Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Kemendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) digelar sambil menerapkan protokol kesehatan.

Untuk diketahui pilkades digelar sekitar dua minggu setelah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pilkada serentak sendiri digelar pada 9 Desember 2020.

"Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran covid-19, maka kita fokuskan pada pelaksanaan pilkada dengan protokol covid-19 sampai dengan 9 Desember perhitungan suara. Kemudian baru kita laksanakan pilkades dengan aturan yang lebih jelas," katanya sebagaimana Rilis Puspen Kemendagri, Jumat (13/11/2020).

Tito mengatakan pihaknya akan mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) baru terkait pilkades. Aturan baru akan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Jika peraturan tersebut telah selesai, diharapkan protokol kesehatan dapat dipatuhi oleh semua pihak.

"Kita harapkan pilkades berjalan aman dari gangguan konvensional dan aman dari media penularan covid-19. Sekaligus membangkitkan gerakan perlawanan desa-desa terhadap covid-19,” ucapnya.

“Dengan calon kepala desa yang memiliki mindset yang sama yaitu untuk menanggulangi covid-19 di wilayah masing-masing agar kuat, bebas dari covid-19, dan yang kedua bisa menangani dampak sosial-ekonominya," ujarnya.

Baca Juga: Mendagri: Pilkades Ditunda Sampai Pilkada Selesai

Terkait anggaran pelaksanaan pilkades , Tito berharap dapat dibantu dari APBD dan Dana Desa

"Jadi APBD tidak hanya seperti sebelum ada Covid-19, kita harapkan dana APBD untuk pilkades ditambahkan untuk alat perlindungan. Perlindungan Covid-19 atau mungkin juga dengan hal tertentu dapat didukung dari Dana Desa. Untuk itulah maka kami mohon Bapak Mendes juga bisa memberikan arahan karena program dan anggaran desa ini diatur oleh Mendesa PDTT," tuturnya.

Baca Juga: Pilkades di Bogor Ricuh, Massa Rusak Kantor Desa

(abp)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini