Djoko Tjandra Mengaku Tolak Action Plan karena Ada Nama Pinangki, Ini Alasannya

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 10 November 2020 01:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 10 337 2306949 djoko-tjandra-mengaku-tolak-action-plan-karena-ada-nama-pinangki-ini-alasannya-a5QXzvgDIz.jpg Ilustrasi (Dok. okezone)

JAKARTA - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menegaskan tidak menyetujui 'Action Plan' yang diajukan oleh mantan Politisi Nasdem Andi Irfan Jaya serta Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Alasan dirinya tidak mau 'Action Plan' itu karena ada nama Pinangki.

"Dalam Action Plan adanya Pinangki juga ada di situ saya tidak bersedia," ujar Djoko Tjandra dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).

Lantas Jaksa Penuntut Umum (JPU), mempertegas alasan Djoko Tjandra karena tidak mau berurusan dengan pegawai negeri sipil (PNS) dalam pengurusan fatwanya di MA.

"Karena tidak mau berurusan dengan PNS, " tanya Jaksa.

"Iya," jawab Djoko Tjandra.

Selain ada nama Pinangki, Djoko Tjandra merasa 'Action Plan' tersebut sangatlah tidak masuk akal. "Action plan yang diajukan Andi Irfan tidak masuk akal karena tercantum adanya PNS di situ oleh karena itu saya tidak bersedia," katanya.

Jaksa pun kembali menanyakan dari 10 "Action Plan' apakah ada yang sudah terlaksana atau tidak. Lagi-lagi Djoko Tjandra menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia melanjutkan 'Action Plan' itu.

"Saya rasa saat Desember saya hubungi ke Anita Action Plan sama sekali tidak bisa diterima dan tidak bersedia untuk melanjutkan, " jawab Djoko.

"Seketika itu saya bilang tidak terima 'action plan' karena ada unsur Pinangki makanya saya taruh 'no' di situ," tambahnya.

Diketahui dakwaan Pinangki, disebutkan bahwa Djoko Tjandra meminta jaksa Pinangki untuk membuat 'Action Plan' dan membuat surat ke Kejaksaang Agung untuk menanyakan status hukum Djoko Tjandra dengan biaya 100 juta dollar AS.

'Action plan' tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan dan mencantumkan inisial Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Eks Ketua MA periode Maret 2012-April 2020 Hatta Ali. Dalam dakwaan, Action Plan' diserahkan Pinangki pada 25 November 2019 bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya di kantor Djoko Tjandra di Malaysia.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini