Pilkada 2020, KASN: 344 ASN Langgar Netralitas Disanksi

Felldy Utama, iNews · Senin 09 November 2020 14:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 09 337 2306617 pilkada-2020-kasn-344-asn-langgar-netralitas-disanksi-MOup2hbkfX.jpeg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan perkembangan terbaru terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Hasilnya, sebanyak 344 ASN telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dijatuhi sanksi.

Ketua KASN, Agus Pramusinto menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya telah menerima laporan sebanyak 812 aduan terkait dugaan pelanggaran netralistas ASN dalam Pilkada 2020. Jumlah ini merupakan data yang dimutakhirkan hingga tanggal 2 November 2020 kemarin.

"Dan kami sudah memproses dan memberikan rekomendasi sanksi sebanyak 604 atau 75 persen," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'Penegakkan Kode Etik Organ Penyelenggara Pemilu dan ASN dalam Pilkada serentak 2020', Senin (9/11/2020).

Baca Juga: KPU Serdang Bedagai Deklarasi Pilkada Berintegritas, Damai, dan Sehat

Dia mengatakan, masih adanya 25 persen dari penanganan pelanggaran netralitas ASN ini, bukan berarti KASN tidak menindaklanjuti. Akan tetapi, sebagian aduan dinyatakan tidak terbukti, ASN tersebut sudah pensiun, dan sebagian lagi masih dalam proses verifikasi.

"Mudah-mudahan dalam waktu segera semua akan kita berikan rekomendasi," ujarnya.

Agus melanjutkan, dari 604 yang telah direkomendasikan sanksi oleh KASN, ternyata belum semuanya ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanski kepada ASN. Dari catatannya, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 344 ASN atau sekitar 57 persen.

"Tetapi ini memang angka yang signifikan peningkatannya. Sebelumnya sampai dengan 2018 masih di bawah 30 persen yang ditindaklanjuti oleh PPK. Sekarang sudah 57," tuturnya.

"Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang kami ambil bersama dengan Kemenpan, BKN, kemudian Kemendagri, tingkat kepatuhan untuk menindaklanjuti sanksi itu semakin kuat," kata Agus.

Baca Juga: Bawaslu Minta Jajarannya Tidak Tolak Calon Kepala Daerah Ajukan Sengketa

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini