KPK Bantu Lembaga Antikorupsi Inggris Usut Dugaan Korupsi Garuda

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Sabtu 07 November 2020 12:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 07 337 2305757 kpk-bantu-lembaga-antikorupsi-inggris-usut-dugaan-korupsi-garuda-c20bwBQRpy.jpg dok: Garuda Indonesia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu lembaga antikorupsi Inggris yakni Serious Fraud Office (SFO) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi kontrak penjualan pesawat antara produsen pesawat asal Kanada, Bombardier dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

(Baca juga: KPK Inggris Selidiki Dugaan Korupsi Garuda soal Pesawat Bombardier)

"Tentu kerjasama ini akan terus dilakukan. KPK juga akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus garuda ini," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (7/11/2020).

Menurutnya, KPK sudah lama menjalin kerja sama dengan sejumlah otoritas luar negeri baik secara agent to agent maupun melalui perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antarnegara.

"Sejauh ini KPK dalam kerangka kerjasama internasional sudah lama menjalin kerjasama dengan otoritas asing baik agent to agent maupun melalui MLA," ujarnya.

Seperti menjalin kerja sama dengan SFO dan lembaga antikorupsi Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dalam penanganan kasus suap Garuda Indonesia.

"Sejak awal menangani perkara dugaan suap terkait dengan pengadaan mesin pesawat PT. Garuda Indonesia, KPK telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara terkait, di antaranya SFO Inggris dan CPIB Singapura," ungkapnya.

"Satu diantaranya dengan pihak SFO dalam bentuk tukar menukar data dan informasi, utamanya saat KPK sedang menangani perkara suap yang melibatkan Emirsyah Satar dkk tersebut," tambahnya.

Kerja sama ini dilakukan karena SFO saat itu menuntaskan investigasi dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh Airbus SE kepada pejabat-pejabat yang ada di lima yurisdiksi, yakni Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Ghana pada kurun waktu 2011-2015. Investigasi itu membuat Airbus menyepakati Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau penundanaan proses penuntutan.

Dengan syarat Airbus SE bersedia bekerja sama penuh dengan penegak hukum dengan mengakui perbuatan, membayar denda, dan melakukan program reformasi dan tata kelola perusahaan. Dalam DPA disebutkan Airbus SE bersedia membayar denda sejumlah 991 juta Euro kepada Pemerintah Inggris.

Jumlah itu adalah bagian dari kesepakatan global sebesar 3,6 miliar Euro yang akan dibayarkan Airbus SE kepada Pemerintah Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.

Informasi dan data dari SFO itu yang memperkuat penyidikan yang dilakukan KPK dalam menangani kasus Garuda hingga Emirsyah Satar dan Soetikno divonis bersalah atas suap dan pencucian uang.

Masih kata Ali, dari investigasi yang dilakukan SFO tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat. Sebab, Bombardier merupakan produsen pesawat asal Kanada, sementara, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau United States Departement of Justice (DOJ) berwenang menangani tindak pidana yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.

"Oleh karenanya sangat dimungkinkan kedua negara tersebut akan menjalin kerjasama dengan KPK mengingat selama ini otoritas negara lain juga sangat percaya dengan KPK," tandasnya.

Sekadar diketahui, kerja sama antara KPK dan SFO sudah terjalin dalam penanganan sejumlah kasus, termasuk kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015. Dalam kasus itu telah menjerat mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda, Hadinoto Soedigno.

Lalu pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Beneficial Owner Connaught International Pte.ltd Soetikno Soedarjo.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Emirsyah karena terbukti menerima suap senilai Rp49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp87,464 miliar. Emirsyah selaku Dirut Garuda 2005-2014 juga dihukum membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini