Ini Bukti Pemerintah Tidak Halangi Kepulangan Habib Rizieq

Agregasi Sindonews.com, · Sabtu 07 November 2020 11:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 07 337 2305741 ini-bukti-pemerintah-tidak-halangi-kepulangan-habib-rizieq-e0tn8GVqk4.jpg foto: Okezone

JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan kembali ke Tanah Air pada Selasa 10 November 2020.

(Baca juga: Tiba di Tanah Air, Habib Rizieq Akan Nikahkan Najwa Shihab)

Kepulangan Habib Rizieq tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Negara tidak pernah menghalangi hak warganya. Sehingga, kepulangan Habib Rizieq itu diharapkan bisa membawa kesejukan setibanya di Indonesia.

"Kepulangan itu islah yang membawa kesejukan dan stabilitas politik ke depannya. Jadi, jangan lagi ada menuding-menuding yang macam-macam," ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).

(Baca juga: Cikal Bakal Berdirinya FPI, Aksi Kontroversi hingga Evakuasi Ribuan Korban Tsunami Aceh)

Ada banyak isu yang ditunjukkan ke pemerintah selama Habib Rizieq di Arab Saudi, seperti pemerintah mencekal Rizieq, pemerintah tidak ingin Rizieq pulang, dan lainnya.

Namun Ujang berpendapat, semua tudingan tersebut tidak pernah terbukti. "Sedari awal pemerintah beberapa kali mengatakan tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Habib Rizieq ini. Sehingga itu sudah dibantah oleh pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, proses penyambutan kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air jangan sampai membuat masalah baru dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19. Pengumpulan massa sebaiknya dihindari.

Oleh karena itu, semua pihak termasuk para pendukung Habib Rizieq dapat mentaati protokol kesehatan. Itu artinya bagian dari pada ikhtiar dalam menjaga mengurangi penularan Covid-19. Momentum ini jangan sampai protokol kesehatan dilanggar," katanya.

Di sisi lan, terkait banyaknya laporan hukum terhadap Habib Rizieq, Ujang percaya pihak kepolisian dapat ‎bekerja dengan mengedepankan profesionalitas dan undang-undang. Sehingga siapapun tidak bisa mengintervensi kasus HRS.

"Tapi apapun itu sebagai warga negara yang baik ketika ada persoalan hukum bisa diselesaikan dengan baik," tutupnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini