Lewat Surat Perintah, Stafsus Milenial Bertemu Aliansi Mahasiswa Bahas UU Ciptaker

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 06 November 2020 19:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 06 337 2305528 lewat-surat-perintah-stafsus-milenial-bertemu-aliansi-mahasiswa-bahas-uu-ciptaker-D8NnMlVxqD.jpeg Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Beredar surat perintah dari Staf Khusus Presiden RI Aminuddin Ma'ruf untuk pimpinan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia.

Surat tersebut berisi perintah kepada sembilan perwakilan mahasiswa PTKIN untuk menghadiri pertemuan dengan Stafsus Presiden dalam rangka penyerahan rekomendasi sikap terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertemuan antara Stafsus Presiden dengan mahasiswa itu dilaksanakan di Gedung Wisma Negara, Jakarta, Jumat (6/11/2020) siang. Surat perintah tersebut menggunakan kop Sekretariat Kabinet bernomor: Sprint-054/SKP-AM/11/2020 dan ditandatangani Aminuddin Ma'ruf.

Terkait hal itu, Stafsus Presiden, Aminuddin Ma'ruf, mengatakan surat tersebut merujuk pada standar operasional prosedur (SOP) penerimaan tamu di lingkungan Istana Negara.

"Maka, diperlukan surat tersebut sebagai pemberitahuan dari setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan melaksanakan kegiatan di lingkungan Istana Negara," ujar dia melalui keterangan tertulis.

Menurut Aminuddin, surat tersebut bersifat internal untuk keperluan koordinasi di Internal Istana (Sekretariat Presiden dan Sekretariat Kabinet). Salah satunya digunakan untuk mendapatkan fasilitas rapid test bagi tamu.

Aminuddin mengakui, hari ini dirinya melakukan pertemuan dengan sejumlah mahasiswa dari PTKIN terkait penyerahan rekomendasi sikap Omnibus Law.

"Saya memang akan menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa DEMA PTKIN (Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Se Indonesia sesuai yang tertera di surat tersebut," katanya.

Sebagaimana diketahui, pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker ditentang sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh hingga mahasiswa. Mereka tumpah ruah ke jalan menuntut dibatalkannya beleid itu.

Baca Juga : Wapres Ma'ruf Terima Banyak Keluhan soal UU Ciptaker

Meski begitu, saat ini UU Ciptaker telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini