Kejari Jaksel Terima Berkas dan Terdakwa Maria Pauline Lumowa

Irfan Ma'ruf, iNews · Jum'at 06 November 2020 15:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 06 337 2305354 kejari-jaksel-terima-berkas-dan-terdakwa-maria-pauline-lumowa-Mo3qcHmJAI.jpg Kejari Jaksel terima berkas perkara Maria Pauline Lumowa. (Foto : iNews.id/Irfan Maruf)

JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan telah menerima berkas perkara kasus pembobolan BNI sebesar Rp1,7 triliun melalui letter of credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa dari Bareskrim Polri. Maria akan dititipkan kembali ke Rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan.

Kanit 1 Subdit Perbankan Bareskrim Polri Kompol Oxy Yudha Pratesta mengatakan, pihaknya telah melimpahkan berkas setelah dinyatakan lengkap pada 5 November 2020.

"Kemudian hari ini kita melakukan tahap dua terhadap tersangka maupun barang bukti yang ada dokumen identitas Maria Pauline dan juga barang bukti terkait fasilitas kredit," ujarnya di Kejari Jaksel, Jumat (6/11/2020).

Dia mengatakan, sejumlah aset telah masuk dalam putusan terpidana Adrian Wawrunto yang tengah menjalani vonis seumur hidup. Saat sudah tidak lagi ditemukan aset yang lainnya.

"Sekarang kita tidak menemukan lagi dari aset yang lama, tetapi kita gunakan yang sudah masuk dalama putusan nilainya kurang lebih hampir mendekati kerugian yang negara," tuturnya.

Sementara itu, Seksie Intelijen Kejari Jaksel Odit Megonondo mengatakan, telah menerima terdakwa dan barang bukti yang merupakan pemilik Gramarindo Grup tahun 2002.

"Kita tahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri," ucapnya.

Baca Juga : Kasus Pembobolan BNI, Bareskrim Limpahkan Tersangka Maria Pauline ke Kejati DKI

Dia menyebut, berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) bahwa Maria bersama tersangka lainnya telah mengembalikan Rp500 miliar dari jumlah kerugian negara sebesar Rp1,7 triliun.

"Terdakwa disangkakan Pasal 2 Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian dana Pencucian Uang," tuturnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini