Bareskrim Periksa Dirut PT APM Terkait Kebakaran Gedung Kejagung

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 06 November 2020 14:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 06 337 2305298 bareskrim-periksa-dirut-pt-apm-terkait-kebakaran-gedung-kejagung-sIQuhNpRnN.jfif Gedung Kejagung hangus terbakar. (Foto : Okezone.com/Muhamad Rizky)

JAKARTA – Proses penyidikan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung masih terus berlanjut. Kali ini tim gabungan penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa tiga orang terkait pemasangan aluminium composite panel (ACP).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo mengatakan, dari ketiga orang yang diperiksa, salah satunya adalah Direktur PT APM berinisial RS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari Kamis 5 November 2020 kemarin tim penyidik gabungan memeriksa tersangka RS Direktur PT APM," kata Sambo saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2020).

Kemudian, kata Sambo, penyidik juga meminta keterangan dari seorang saksi berinisial TS. Dalam hal ini TS merupakan konsultan perencana pemasangan aluminium composit panel (ACP) tahun 2019.

"(Penyidik juga) melakukan panggilan kedua terhadap saksi GAE (Pelaksana pemasangan ACP)," tutur Sambo.

Sementara itu, ia menyebutkan, penyidik memeriksa Direktur Utama perusahaan pemenang pengadaan ACP tahun 2019 pada Rabu, 4 November 2020. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan.

“Sementara konsultan pengadaan ACP tahun 2019 minta dijadwal ulang hari Senin 9 November 2020," jelasnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan delapan orang tersangka kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yakni lima orang tukang berinisial T, H, S, K, IS dan seorang mandor berinisial UAN.

Kemudian penyidik juga menetapkan vendor PT ARM selaku perusahaan produsen cairan pembersih Top Cleaner inisial RS, dan satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial NH sebagai tersangka.

Baca Juga : Kasus Kebakaran, Kasubag Sarpras dan PPK Kejagung Diperiksa Hampir 11 Jam

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 188 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman paling lama lima tahun penjara.

Baca Juga : Selain PPK, Bareskrim Periksa Seorang PNS Kejagung Terkait Kasus Kebakaran

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini