Kasus Intan Jaya, Mahfud : Temuan TGPF dan Komnas HAM Memiliki Kesamaan

Riezky Maulana, iNews · Rabu 04 November 2020 21:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 04 337 2304314 kasus-intan-jaya-mahfud-temuan-tgpf-dan-komnas-ham-memiliki-kesamaan-p0riSJH4f9.jpg Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Tujuan Komnas HAM bertemu Mahfud guna menyerahkan hasil investigasi serangkaian peristiwa kekerasan dan penembakan di Intan Jaya, Papua.

Mahfud menuturkan, secara garis besar, hasil temuan Komnas HAM dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) memiliki kesamaan.

"Ada beberapa temuan-temuan yang sama, tentang peristiwa kekerasan di Intan jaya, yang berbeda-beda dikit soal sudut pandang dan segi-segi teknisnya. Tetapi, secara prinsip sama," sebut Mahfud dalam keterangannya, Rabu (4/11/2020).

Lebih lanjut dia menyatakan, dirinya dan Komnas HAM sama-sama memiliki keinginan untuk melaksanakan penegakan perlindungan HAM di Papua. Dengan cara, sambung Mahfud, menyelesaikan masalah dengan tidak menggunakan tindak kekerasan.

"Ada yang sama persis, di antara kami. Menko Polhukam dan Komnas HAM itu sama persis memiliki keinginan dalam melaksanakan penegakan perlindungan hak asasi manusia yang jauh dari kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Dia menegaskan, laporan yang diterima dari Komnas HAM ini akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, laporan akan segera difollow up melalui jalur yang tersedia yakni penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan, laporan yang dibuat timnya terkait peristiwa terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani sangatlah lengkap dan detail. Dalam laporan itu, kata Damanik, terdapat konstruksi masalah dan tujuh butir rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

"Salah satunya adalah penegakan hukum, seperti yang dikatakan Pak Menko, tanpa pandang bulu, harus akuntable dan meyakinkan seluruh masyarakat, terutama memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban," tutur Damanik.

Dia menjelaskan, Komnas HAM juga menyampaikan poin tentang perlunya pemulihan suasana keamanan dan sosial di Papua. Sehingga, masyarakat di sana bisa beraktivitas seperti semula, terutama bagi anak-anak yang selama ini terganggu proses belajarnya.

"Sangat berharapa agar pemerintah, Pak Menko dan Pak Presiden, memastikan proses hukum sesuai dengan yang direkomendasikan," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini