4 Pertimbangan MA Kembali Tolak Gugatan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sabir Laluhu, Koran SI · Rabu 04 November 2020 16:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 04 337 2304161 4-pertimbangan-ma-kembali-tolak-gugatan-perpres-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-BgAMxlbiDU.jpg Gedung Mahkamah Agung (MA). (Dok Okezone)

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memastikan ada empat pertimbangan utama kembali menolak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan lebih khusus kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Amar putusan dan pertimbangan termaktub dalam salinan putusan MA nomor: 41 P/HUM/2020. Putusan ini terkait dengan uji materiil Pasal 34 ayat (1) hingga ayat (9) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perkara ini ditangani dan diadili majelis hakim MA yang dipimpin langsung oleh Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.

Majelis hakim MA menyatakan, ada empat pertimbangan MA permohonan uji materiil yang diajukan Faisal Wahyudi Wahid Putera sebagai pemohon tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak. Satu, apa yang dimohonkan oleh pemohon merupakan pasal perubahan dari Pasal 34 Pepres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang sebelumnya sudah diajukan Hak Uji Materil dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Majelis hakim MA menyebutkan, pada putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Pepres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung menilai, karena norma tersebut sudah pernah di uji dalam Perkara HUM sebelumnya dan menjadi acuan pada Pepres Nomor 64 Tahun 2020, dan terhadap berlakunya norma yang sudah diubah tersebut dipandang sudah ada iktikad baik dari Pemerintah yang terus berusaha melakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan," tegas Majelis Hakim MA yang dipimpin Supandi dalam pertimbangan, sebagaimana dikutip Sindo Media, di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Majelis hakim MA membeberkan, iktikad baik dari Pemerintah yang terus berusaha melakukan perbaikan sistem jaminan kesehatan, antara lain ada lima. Pertama, perluasan cakupan Pemerintah Pusat atas iuran kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu (Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres 64 Tahun 2020). Kedua, keringanan beban iuran bagi Pekerja (Pasal 30 dan Pasal 32 Perpres 64 Tahun 2020).

Ketiga, penahapan penyesuaian besaran iuran peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Keempat, penyesuaian iuran dalam rangka keseimbangan hak peserta untuk memperoleh manfaat dan penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Kelima, disiplin pembayaran iuran untuk kesinambungan layanan kesehatan.

Pertimbangan berikutnya, tiga, penyesuaian iuran dalam rangka keseimbangan hak peserta dapat dilihat dalam penyesuaian iuran bagi kelas I yaitu sebesar Rp70.000/bulan dan kelas II sebesar Rp40.000/bulan. Iuran tersebut, menurut MA, merupakan nilai sangat terjangkau untuk mendapatkan perawatan Kelas I dan Kelas II yang merupakan manfaat kelas terbaik di bawah kelas VIP dan juga dapat memperoleh peralihan kelas apabila peserta berdasarkan kemampuannya tidak mampu membayar iuran kelas I dan kelas II maka mempunyai opsi untuk pindah ke kelas III.

"Begitu juga halnya dengan peserta jaminan kesehatan kelas III dapat beralih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) apabila terjadi penurunan kemampuan ekonomi," ujar majelis hakim MA.

Empat, berdasarkan uraian di atas maka MA menilai, apa yang dimohonkan pemohon Hak Uji Materiil sudah cukup terakomodir dalam Pepres Nomor 64 Tahun 2020. Karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Baca Juga : Tok! MA Kembali Tolak Gugatan Perpres Kenaikan Iuran BPJS

Peraturan yang lebih tinggi itu, tutur majelis hakim MA yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari pemohon harus ditolak, dan selanjutnya pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara," bunyi bagian akhir pertimbangan putusan nomor: 41 P/HUM/2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini