Soal Pemberangkatan Umrah, DPR Ingatkan Kemenag Hati-Hati

Kiswondari, Sindonews · Senin 02 November 2020 19:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 337 2303007 soal-pemberangkatan-umrah-dpr-ingatkan-kemenag-hati-hati-a0jLOjmWBU.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengapresiasi kerja Menteri Agama (Menag) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, yang telah berhasil melakukan lobi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi, sehingga Indonesia bisa memberangkatkan jamaah unrah pada Minggu 1 November 2020.

Namun, Yandri mengingatkan perihal protokol kesehatan Covid-19 sebelum pemberangkatan yang ketat dan mengikuti aturan yang ditetapkan Arab Saudi. Seperti misalnya, hasil PCR swab test yang maksimal 72 jam masa berlakunya.

“Itu makannya kami minta Kemenag supaya hati-hati jangan sampai jamaah sudah ngurus semuanya kembali kecewa dengan gagalnya berangkat atau tertolak di Tanah Suci,” kata Yandri saat dihubungi SINDO Media, Senin (2/11/2020).

Legislator Dapil Banten II ini mengingatkan, jangan sampai Kemenag lengah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Karena, apa yang sudah ditetapkan merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan.

“Makannya kita satu aja syaratnya, samina waatona sama Saudi. Ikuti aturan main itu,” tegasnya.

Terkait asal jamaah, politikus PAN ini menjelaskan, sumber jamaah umrah bisa dari daftar tunggu yang lama dengan syarat-syarat yang sudah dikeluarkan kerajaan Arab Saudi, atau jamaah baru yang juga syarat-syarat harus dipenuhi dari Kerajaan Saudi. Jadi, tidak mutlak dari daftar tunggu yang ada, karena kalau mutlak dari daftar tunggu bisa jadi calon jamaah umrahnya belum tertarik untuk umrah sekarang, tidak memenuhi dari sisi kesehatan dan sebagainya.

“Karena kekakuan itu jangan sampai harus jamaah tunggu, nggak boleh seperti itu. Dibuka seluas-luasnya, tinggal syaratnya yang diketatkan mengacu ke Saudi Arabia,” tegas Yandri.

Baca Juga : Jamaah Umroh Indonesia Mulai Bertolak ke Saudi

Karena itu, mantan anggota Komisi II DPR ini menegaskan, Komisi VIII DPR selalu mengawasi proses dari pemberangkatan jamaah umrah di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, Keputusan Menteri Agama mengenai tata cara umrah di saat Covid-19 juga selalu dikonsultasikan.

“KMA tentang Tata Cara Beribadah di tengah pandemi terus diforward ke saya kesesuaian yang mengacu ke Kementerian Urusan Umrah dan Haji Saudi, terus dilaporkan ke saya,” pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini