Terdakwa Narkoba Uji Materi UU Narkotika ke MK

Sabir Laluhu, Koran SI · Senin 02 November 2020 19:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 02 337 2302984 terdakwa-narkoba-uji-materi-uu-narkotika-ke-mk-ca1I6EIWtw.jpg Sidang uji materi UU Narkotika di MK (Foto : Youtube/Mahkmah Konstitusi)

JAKARTA - Terdakwa perkara narkoba yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Ardian Aldiano mengajukan uji materiil penjelasan dua pasal dalam UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa tidak adil atas pembelakuan dua pasal tersebut.

Perkara uji materiil yang diajukan Ardian Aldiano sebagai pemohon teregister dengan perkara nomor: 86/PUU-XVIII/2020. Secara spesifik uji materiil yang dimohonkan Ardian yakni penjelasan Pasal 111 dan penjelasan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945. Untuk pengajuan gugatan uji materiil, Ardian memberikan kuasa khusus kepada Singgih Tomi Gumilang dkk sebagai kuasa pemohon.

Di dalam penjelasan Pasal 111 dan penjelasan Pasal 114 UU Narkotika tercantum frasa "cukup jelas". Gugatan yang diajukan berkaitan dengan definisi "pohon" dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika berbunyi, "Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika berbunyi, "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Persidangan berlangsung secara virtual dan ditangani hakim panel konstitusi MK yang dipimpin oleh Suhartoyo, Senin (2/11/2020). Ardian Aldiano sebagai pemohon prinsipal tidak hadir dan diwakili oleh tiga kuasa pemohon yakni Singgih Tomi Gumilang, Joko Sutrisno, dan Rudi Wedhasmara. Agenda persidangan yakni pemeriksaan pendahuluan.

Baca Juga : Polisi Tangkap Bidan yang Membuka Praktik Oborsi

Baca Juga : 2 Hari Jelang Pilpres AS, Trump Berkampanye di 5 Negara Bagian

Singgih Tomi Gumilang menyatakan, Ardian Aldiano sebagai pemohon prinsipal adalah warga negara Indonesia yang saat ini sedang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana atas perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya. Ardian menjadi terdakwa karena kedapatan menanam 27 tanaman ganja yang hidup secara hidroponik dengan bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dibakar seperti rokok.

"Untuk mengobati sakit kejang yang diderita pemohon," kata Singgih.

Dia mengatakan, pemohon awalnya tidak kecanduan ganja. Tapi karena pemohon terpaksa menghisap ganja karena ingin mengobati kejang akhirnya pemohon menjadi pecandu ganja aktif bagi dirinya sendiri untuk pengobatan kejang yang diderita pemohon. Singgih mengungkapkan, pemohon ingin pulih dari kecanduannya dengan dibuktikan dengan fotokopi cover Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Narkotika Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS).

"Pemohon mengalami kerugian konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, akibat tidak adanya definisi yang jelas mengenai kata ‘pohon’ pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU a quo," tuturnya.

Singgih menjelaskan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang bersifat spesifik dan aktual tersebut, adalah dengan tidak dicantumkannya Pasal 128 UU Narkotika yang menjamin warga negara Indonesia yang sedang dalam dua kali masa perawatan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, tidak dituntut pidana.

Dia membeberkan, bibit tanaman ganja yang ditanam pemohon dengan tinggi minumum 3 sentimeter hingga tinggi maksimum 40 sentimeter, oleh penjelasan Pasal 111 UU Narkotika yang dikatakan “Cukup Jelas” dan penjelasan Pasal 114 yang juga dikatakan “Cukup Jelas” mengakibatkan definisi “pohon” yang diatur dalam pasal UU a quo menjadi multi-tafsir. Yang dimaksud dengan multi-tafsir di sini, kata Singgih, adalah bahwa tanaman ganja dengan tinggi 0,5 sentimeter hinga tanaman ganja dengan tinggi 5 meter pun dapat dimaknai aparat penegak hukum sebagai pohon.

"Akan menjadi pasal karet untuk mengkategorisasikan tanaman dengan tinggi beberapa sentimeter pun sebagai pohon. Sehingga hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi diri pemohon menjadi hilang," kata Singgih.

Menurut dia, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan

atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum, untuk mengajukan permohonan pengujian penjelasan Pasal 111 dan penjelasan Pasal 114 UU Narkotika terhadap UUD 1945.

Singgih memaparkan, perbedaan antara definisi herba, perdu, dan pohon telah jelas dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melalui tuatan https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/. Ada tiga definisi pohon. Satu, pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler]. Dua, pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet [Baker]. Tiga, pohon adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [Prosea].

Dia membeberkan, biasnya definisi pohon dalam penjelasan Pasal 111 dan penjelasan Pasal 114 UU Narkotika mengakibatkan pasal tersebut menjadi pasal karet yang dapat memperburuk citra penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia. Pasalnya, setiap warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses hukum pemeriksaan di kantor polisi atau kantor Badan Narkotika Nasional pada tahap l, pemeriksaan tahap ll pada Kejaksaan, dan/atau pemeriksaan perkara pidana tahap lll pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat Banding), dan Mahkamah Agung (tingkat Kasasi) akan merasakan buruknya aturan penjelasan pasal UU a quo.

Singgih melanjutkan, atas seluruh isi permohonan maka pemohon melalui kuasa pemohon meminta kepada majelis hakim konstitusi MK memutuskan empat hal. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan penjelasan Pasal 111 UU Narkotika sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.

Tiga, menyatakan penjelasan Pasal 114 UU Narkotika sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa pohon adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter. Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

"Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," kata Singgih.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini