JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti demonstrasi yang dalam waktu belakangan ini marak terjadi.
Megawati mengakui, aturan hukum membolehkan demonstrasi. Pasca Reformasi 1998 setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia masuk ke dalam alam demokrasi. Namun, Megawati menegaskan, demonstrasi bukan berarti boleh melakukan aksi perusakan fasilitas umum (fasum).
"Kurang apa saya bilang kepada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat Peresmian 13 Kantor PDIP dan Patung Bung Karno sekaligus Peringatan Sumpah Pemuda secara virtual, Rabu (28/10/2020).
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," katanya.
Megawati lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, mantan gubernur DKI Jakarta yang duduk di sebelahnya soal biaya untuk membangun sebuah halte. Djarot menjawab biayanya sekitar Rp3 miliar.
Mengetahui itu, Megawati mengatakan biayanya saat ini kemungkinan lebih besar karena pengaruh inflasi. "Kalau ibu-ibu, patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi sekarang kalau mau diperbaiki itu Rp3 miliar cukup? Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya? Itu yang namanya anak-anak muda, saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda lho," tutur Megawati.
