KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada 2020 Sebanyak 100.359.152

Felldy Utama, iNews · Selasa 27 Oktober 2020 20:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 27 337 2300534 kpu-tetapkan-jumlah-dpt-pilkada-2020-sebanyak-100-359-152-JzMDeWCo8i.jpeg Komisioner KPU RI Viryan Azis (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Diketahui, pesta demokrasi lima tahunan ini digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

"Berikut rekapitulasi penetapan DPT dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak 2020," kata Komisioner KPU Viryan Azis melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga:  Bawaslu Beberkan Tren Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Viryan menjelaskan, penyusunan DPT diawali dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) petugas ke tim setiap rumah pemilih. Data yang digunakan untuk coklit merupakan hasil sinkronisasi antara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pilkada 2020 milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil coklit selanjutnya direkap dan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Dia memaparkan, ada 100.309.419 pemilih yang ditetapkan di DPS.

Namun, setelah dilakukan sinkronisasi, terdapat penambahan 49.733 pemilih, sehingga pemilih di DPT menjadi 100.359.152. Dari data tersebut, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen. Sementara, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 50.164.426 atau 49,98 persen. Pemilih ini tersebar di 309 kabupaten/kota, 4.242 kecamatan, 46.747 kelurahan/desa, dan 298.939 tempat pemungutan suara (TPS).

Dari jumlah itu, ada 1.506.256 pemilih baru. Sementara pemilih yang mengalami perubahan data sebanyak 1.055.235.

Baca Juga:  Gegara Dilecehkan "Coblos Udel", Cawawali Tangsel Saraswati Akan Lapor Polisi

Tak hanya itu, ada juga 1.456.523 pemilih yang semula tercantum di DPS namun kemudian dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai pemilih. Alasannya, pemilih sudah meninggal dunia, data pemilih tercatat ganda, masih di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI/Polri, hak pilih dicabut, hingga bukan penduduk.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini