Perludem: Ada 2 Mantan Napi Lolos Nyalon Pilkada 2020

Felldy Utama, iNews · Minggu 25 Oktober 2020 22:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 25 337 2299359 perludem-ada-2-mantan-napi-lolos-nyalon-pilkada-2020-WBfsv56u9K.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti masih adanya mantan narapidana yang ikut, dan dinyatakan lolos mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mencatat setidaknya ada dua daerah yang telah terdapat mantan napi yang mengikuti Pilkada 2020, setelah melewati proses sengketa pencalonan di tingkat badan pengawas pemilu (Bawaslu) daerah setempat.

"Putusan Bawaslu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kemudian putusan Bawaslu di Lampung Selatan di provinsi Lampung, itu justru memberikan pertimbangan hukum dalam proses penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diputuskan oleh MK," kata Fadli dalam sebuah Webinar yang digelar, Minggu (25/10/2020).

Baca juga:

50,3% Publik Ingin Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi   

Survei Indikator: 50,2% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda

Dia menjelaskan, dua putusan tersebut yang dinilai tidak berkesuaian dengan putusan MK. Khusus di Lampung Selatan, putusan itu mengatakan seorang mantan terpidana tersebut tidak terkategori sebagai orang yang kemudian harus menjalani masa tunggu selama 5 tahun.

Dalam argumentasi putusan Bawaslu, masa tunggu itu dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karena yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana dalam bentuk kuruangan badan. Menurutnya, putisan ini ini tidak tepat karena masa tunggu itu dimulai ketika seorang terpidana itu sudah berstatus sebagai mantan terpidana.

"Jadi bukan ketika yang bersangkutan sudah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ini kasus di Lampung Selatan," ujarnya.

Sementara, pada putusan Bawaslu Kabupaten Dompu, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan, masa tunggu itu juga dimulai ketika seorang terpidana itu sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

"Nah ini kan keliru juga, karena orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan belum tentu statusnya sudah menjadi mantan terpidana," ujar dia.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini