50,3% Publik Ingin Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Kiswondari, Sindonews · Minggu 25 Oktober 2020 16:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 25 337 2299307 50-3-publik-ingin-cakada-pelanggar-protokol-kesehatan-didiskualifikasi-e0xmaJ5L6D.jpg Ilustrasi (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional yang bertajuk "Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi" pada hari ini, Minggu (25/10/2020). Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 menjadi sorotan dalam survei tersebut.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, sebanyak 40,6% masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan melaksanakan Pilkada 2020 besar kemungkinan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS); 3,3% sangat besar kemungkinan datang ke TPS; 36% kecil kemungkinannya datang ke TPS dan 6,7% sangat kecil kemungkinan datang ke TPS. Dan sisanya tidak menjawab.

"57,2 persen memilih merekomendasi pemilihan secara langsung, datang ke TPS. Hanya 33,1 persen yang meminta pemilihan secara elektronik atau e-voting (9,7% tidak menjawab)," papar Burhanuddin dalam rilis survei daring, Minggu (25/10/2020).

Baca Juga: Survei Indikator: 50,2% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda 

Adapun metode kampanye pilkada, Burhanuddin menjelaskan, 45,4% responden meminta kampanye secara tertutup yang dihadiri peserta maksimal 50 orang. Lalu, 10,7% responden menyatakan tidak apa-apa kampanye dilaksanakan secara terbuka seperti biasa dan 33,9% ingin kampanye secara virtual. Sementara sisanya tidak menjawab.

Menurut Burhanuddin, mayoritas responden juga sepakat bahwa Pilkada 2020 rawan penyebaran Covid-19, sebanyak 68,7% setuju dan 14,8% sangat setuju akan hal itu. Hanya 11,1% yang menyatakan tidak setuju dan 1,3% sangat tidak setuju. Sementara sisanya tidak menjawab. Namun, kenapa mereka masih setuju pilkada dilaksanakan, ini ada beberapa variannya.

"Karena, sudah keputusan pemerintah dan DPR, sosialisasi KPU, mereka merasa bisa memitigasi, pakai masker dan pencegahan lainnya. Mereka setuju pilkada rawan penyebaran Covid tapi tidak lantas membatalkan keinginan pemilih untuk lantas membatalkan pilkada dilaksanakan tahun ini," terangnya.

Banyaknya calon kepala daerah (cakada) yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di pilkada. Karena itu, sebanyak 50,3% menginginkan agar Cakada pelanggar protokol kesehatan didiskualifikasi. Sisanya ingin sanksi pidana berupa penjara dan denda, serta sanksi tidak boleh melakukan kampanye.

"Sanksi kita tanya, calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, diskualifikasi 50,3 persen; 8,4 per sanksi pidana hukuman penjara; 16,7 persen denda sejumlah uang; 18,2 persen tidak boleh melakukan kampanye kalau ada yang melanggar (sisanya tidak menjawab)," paparnya.

Baca Juga:  Ketua KPU Balikpapan Positif Corona, Debat Publik Pilkada Ditunda 

Survei ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Dengan asumsi metode simple random sampling, dan memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dan survei dilakukan pada 24-30 September 2020.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini