Survei Indikator: 50,2% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda

Kiswondari, Sindonews · Minggu 25 Oktober 2020 16:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 25 337 2299305 survei-indikator-50-2-publik-ingin-pilkada-2020-ditunda-9wBNCWFk91.jpeg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Sebanyak 50,2% responden dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia menginginkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, sementara 43,4% responden meminta agar Pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya yakni, 9 Desember 2020.

"Pilkada serentak, di survei kami Dari 1.257 persen responden itu tinggal di wilayah yang akan melakukan pilkada serentak tahun ini," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang bertajuk "Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi" yang dilakukan secara daring, Minggu (25/10/2020).

Baca Juga:  Ketua KPU Balikpapan Positif Corona, Debat Publik Pilkada Ditunda 

Burhanuddin menjelaskan, sebanyak 46,3% responden yang tinggal di wilayah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini menyatakan setuju Pilkada untuk dilanjutkan. Sementara, 47,9% ingin agar pilkada tidak dilanjutkan pada tahun ini.

"Apa artinya? Artinya, split. Di kalangan wilayah yang akan pilkada atau tidak sama-sama kuat. Sementara sisanya tida menjawab," paparnya.

Sementara, sambung Burhanuddin, pihaknya memiliki 40-an% responden yang tidak tinggal di wilayah yang akan pilkada, seperti DKI Jakarta, dan beberapa wilayah lainnya. "Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang nggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda, padahal nggak ada pilkada di situ," ujar Burhanuddin.

Karena itu, menurut dia, tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak akan melaksanakan pilkada pada tahun ini, ada kecenderungan mereka lebih paranoid. Dia menduga, ada kekhawatiran mereka kalau ada pilkada di kabupaten tetangga nanti potensi Covid-19 akan meningkat meningkat lalu pindah ke kabupatennya dan mereka bisa tertular.

"Tapi wilayah yang ada pilkadanya lebih siap, lebih nekat lebih berani lah berani," imbuhnya.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran Covid-19, Kampanye Pilkada 2020 Harus Taati Protokol Kesehatan

Dengan demikian, Burhanuddin melanjutkan, secara total responden yang menginginkan pilkada dibatalkan 50,2% dan 43,4% tetap lanjut. Menurutnya, ada kontribusi dari pernyataan PBNU, Muhammadiyah dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Sementara 6,4% tidak menjawab.

"43 persen total seluruh responden seluruh wilayah yang mengatakan sebaiknya tidak ditunda. Meskipun sedikit lebih banyak yang meminta penundaan," terangnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini