KPK Jebloskan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman ke Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 23 Oktober 2020 18:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 23 337 2298557 kpk-jebloskan-wali-kota-tasikmalaya-budi-budiman-ke-penjara-BBEGvYwwnG.jpg Gelar perkara kasus suap Bupati Tasikmalaya (Foto: Okezone/Arie)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman (BBD), pada hari ini. Budiman ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun 2018.

Sedianya, Budiman bakal dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ia akan menjalani masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan.

"KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK yaitu di kavling C1," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut, kata Ghufron, pihaknya telah memeriksa sekira 33 saksi dan dua ahli untuk melengkapi berkas perkara penyidikan Budiman. Sebelum menjalani penahanan, Budi Budiman akan menjalan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan.

Baca Juga: KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan cabang KPK tersebut," ujar Ghufron.

Sekadar informaai, Budi Budiman merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun 2018. Budiman ditetapkan sebagai tersangka pada April 2020, dan baru ditahan hari ini.

Budiman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ‎memberi suap sebesar Rp400 juta kepada pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo. Uang itu untuk disinyalir untuk memuluskan DAK Tasikmalaya tahun 2018.

Budiman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini