Pemberantasan Korupsi Disorot, DPR Sebut Fungsi Pencegahan Digenjot KPK

Kiswondari, Sindonews · Jum'at 23 Oktober 2020 16:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 23 337 2298495 pemberantasan-korupsi-disorot-dpr-sebut-fungsi-pencegahan-digenjot-kpk-gICWYx6Lzc.jpg Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Foto: DPR.go.id)

 JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak sependapat dengan penilaian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lebih mementingkan investasi ketimbang penegakan hukum.

Menurut Sahroni, dari catatan sejauh ini, KPK sangat aktif melakukan berbagai program pencegahan korupsi, di mana dalam menjalankan fungsi pencegahan juga hal penting dalam pemberantasam korupsi. 

“Saya rasa enggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Padahal kan kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Baca Juga: Puan: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Hadapi Banyak Tantangan

Legislator Dapil DKI Jakarta III ini mengungkap, KPK sendiri telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) yang telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota dan secara nasional. Adapun pencapaian dari program ini adalah sebesar 58,52% ada dalam kategori baik.

“Dari sini saja kita bisa lihat bahwa KPK makin ke sini makin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi,” ungkapnya.

Baca Juga: Perjalanan Covid-19 di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin

Dengan adanya program pencegahan ini, politikus Partai Nasdem ini menambahkan, para koruptor juga akan makin sulit untuk melakukan korupsi, hingga menyebabkan angka kasusnya berkurang.

“Kalau dengan fungisi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT (operasi tangkap tangan) juga berkurang kan. Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik,” pungkas Sahroni.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini