Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 21 Oktober 2020 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 21 337 2297283 hakim-tolak-eksepsi-jaksa-pinangki-e1GsaK0bTn.jpg Foto: Sindonews

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilayangkan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari, Rabu (21/10).

Sidang pun akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi. Sidang tersebut diagendakan berlangsung pada Senin (2/11) mendatang.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto dalam persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).

Hakim menjelaskan, eksepsi yang diajukan oleh Jaksa Pinangki terkait keberatan atas penetapan status tersangka tidak berdasar dan seharusnya dapat mengajukan gugatan praperadilan jika keberatan.

"Sedangkan terkait hal alat bukti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa alasan keberatan dakwaan tidak diterima," sambungnya.

Dia juga menambahkan, bahwa surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sangat jelas dan cermat. Dan menurut Majelis Hakim surat dakwaan telah sesuai secara formil. Oleh karena itu, surat dakwaan sudah mencantumkan identitas terdakwa lengkap.

"Menimbang majelis hakim telah membaca cermat BAP penyidikan adalah benar dakwaan JPU sudah disusun berdasarkan fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan telah sesuai pasal yang disangkakan," pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan, yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500.000 dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.

Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900,00 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Dan ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.

Jaksa Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini