Gubernur Lemhannas Sebut Demo Omnibus Law Harus Sejalan Konsensus Kebangsaan

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 21 Oktober 2020 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 21 337 2297243 gubernur-lemhannas-sebut-demo-omnibus-law-harus-sejalan-konsensus-kebangsaan-6hQ7zbgbQW.jpg Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo.

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen (Purn) Agus Widjojo menyayangkan terjadinya aksi perusakan dalam demonstrasi menolak undang-undang (UU) Cipta Kerja atau yang sering juga disebut sebagai Omnibus Law. Menurut Agus, sebagai negara demokrasi ada cara-cara lain untuk menyampaikan perbedaan pendapat.

Berbicara dalam konferensi pers usai membuka Jakarta Geopolitical Forum (JGF) IV/2020 di Gedung MNC Tower, Jakarta, Rabu (21/10/2020), Agus mengatakan perbedaan pendapat dijamin dalam demokrasi, dan selalu ada cara mencari kesepakatan. Namun, kebebasan penyampaian perbedaan pendapat itu tetap harus dilakukan menurut konsensus dalam berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA: Gubernur Lemhannas: Perlu Upaya Terpadu Berbagai Negara untuk Hadapi Tantangan Covid-19

“Apa yang kita lihat beberapa hari ini yang lalu ini adalah adanya yang mengklaim dirinya sebagai pengkritis dari UU Omnibus ini, yang melampaui batas-batas yang diberikan dalam suatu sistem demokrasi,” kata Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa jika perbedaan pendapat itu disampaikan dengan cara-cara yang di luar konsensus kebangsaan dan bertujuan untuk hal-hal yang melanggar kesepakatan tersebut, maka ada kecurigaan aspirasi itu bertujuan tidak baik bagi pelaksanaan demokrasi.

BACA JUGA: Lemhannas: Covid-19 Pengaruhi Lanskap Geopolitik di Dunia

Mengenai banyaknya perbedaan yang muncul dari aspirasi masyarakat mengenai UU Omnibus, Agus mengatakan bahwa itu merupakan bukti dari suksesnya proses demokratisasi Indonesia.

“Kita melihat maraknya perbedaan pendapat itu adalah hasil dari sukses usaha kita. Hanya saja kita harus bisa ingat bahwa demokrasi bukan hanya sekedar hak tetapi juga kewajiban kita untuk patuh pada ketentuan yang mengikat bagi seluruh warga negara, yang saya maksudkan konsensus dasar kebangsaan tadi itu.”

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini