JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pihak yang terlibat dalam program pencegahan stunting sangat banyak, mulai dari kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan program tersebut kurang tepat sasaran. Karenanya integrasi program antarlembaga harus dilakukan.
Hal tersebut dikatakan Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diselenggarakan Kemensetneg secara virtual, Rabu (21/10/2020).
"Sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah bahkan sampai tingkatan desa, akan tetapi yang menjadi tantangan adalah bagimana memastikan seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari K/L, pemda, maupun sumber lainnya, dapat secara terintegrasi sampai di wilayah sasaran," ucapnya.
Baca juga:
Wapres Ma'ruf Minta Kepala Daerah Jadikan Pencegahan Stunting Prioritas Pembangunan
Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Pandemi Menambah Jumlah Anak Stunting
Ma'ruf menuturkan, pencegahan stunting dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, intervensi gizi spesifik. Kedua, intervensi gizi sensitif. Intervensi model pertama adalah penanganan yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan intervensi model kedua adalah penanganan melalui komponen pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
"Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif ini justru memiliki peran lebih besar sekitar 70 persen dalam upaya penurunan stunting. Pencegahan stunting harus dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ tubuh dibentuk, tumbuh dan berkembang, pemenuhan gizi pada periode ini sangat penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak," tuturnya.
Ma'ruf mengungkapkan, sering kali satu wilayah hanya menerima satu program intervensi terkait pencegahan stunting. Padahal supaya lebih komprehensif dibutuhkan dua program intervensi sekaligus. Hal ini disebabkan karena banyaknya lembaga yang menangani pencegahan stunting sehingga mereka tak sinkron.
"Sering kali satu desa atau wilayah menerima satu program dari satu kementeriann yang fokus pada intervensi gizi spesifik, tapi tidak menerima program dari kementerian lainnya yang fokus pada intrvensi gizi sensitif," jelasnya.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
