Satgas Covid-19 dan Bawaslu Harus Proaktif Pantau Kampanye Pilkada

Kiswondari, Sindonews · Senin 19 Oktober 2020 21:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 19 337 2296245 satgas-covid-19-dan-bawaslu-harus-proaktif-pantau-kampanye-pilkada-8eIKfvLoVL.jpg Ilustrasi (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Elnino Husein Mohi menyoroti maraknya pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada 2020 sebagaimana temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diakuinya, kampanye di tengah pandemi Covid-19 ini menyulitkan bagi penyelenggara maupun peserta pilkada dalam melakukan pengawasan, namun harus tetap proaktif.

"Kampanye di masa pandemi ini memang cukup menyulitkan bagi para calon Pilkada dan juga penyelenggara karena belum terbiasa dengan prokes sehingga cukup berisiko menjadi klaster penyebaran Covid-19," kata Elnino saat dihubungi SINDO Media, Senin (19/10/2020).

Baca Juga:  DPR Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi Tegas

Elnino melihat, dj berbagai tempat, kampanye secara daring atau online juga menyulitkan bagi calon dan juga para pemilih, karena minimnya fasilitas untuk kampanye online, seperti misalnya akses internet dan gawai. Di sisi lain, semua pihak ingin demokrasi di Indonesia semakin berkualitas, salah satunya dengan membuat masyarakat memahami visi misi dan track record semua calon.

"Kan jadi dilematis, mau kampanye maksimal, susah karena dibatasi prokes. Kalau kampanye minimal, pesan-pesan kampanye tidak sampai ke masyarakat pemilih," beber politikus Partai Gerindra ini.

Karena itu, legislator asal Gorontalo ini mengusulkan untuk melibatkan Satgas Covid-19 yang ada di daerah untuk membantu Bawaslu dan KPU dalam memfasilitasi kampanye. Misalnya, dengan menugaskan seorang petugas kesehatan untuk mengatur layout atau format tempat kampanye agar sesuai protokol kesehatan.

Baca Juga:  Soal Netralitas ASN di Pilkada 2020, DKPP: Tidak Terlihat dan Sulit Dibuktikan

Dengan demikian, sambung mantan senator Gorontalo ini, ada konsekuensi biaya untuk melibatkan Satgas, dan itu dapat diambil dari pos biaya iklan. Seperti diketahui, biaya iklan di media untuk paslon Pilkada dibayar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dana tersebut mungkin bisa ditambah lalu dialihkan untuk memperkuat atau melibatkan Satgas dalam kampanye tertentu.

"Mungkin tidak semua jenis kampanye yang dibegitukan, tapi hanya kampanye yang dihadiri oleh ratusan orang," usulnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini