DPR Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi Tegas

Kiswondari, Sindonews · Senin 19 Oktober 2020 21:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 19 337 2296237 dpr-minta-paslon-pelanggar-protokol-kesehatan-disanksi-tegas-ltUGyBGoRK.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi II DPR menyoroti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahwa terdapat 375 kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) oleh pasangan calon (paslon) di kampanye Pilkada pada 6-15 Oktober 2020. Jumlahny dua kali lipat ketimbang 10 hari pertama kampanye yang hanya 138 kasus.

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin kembali mengingatkan Bawaslu RI untuk bekerja lebih maksimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Pilkada 2020. Apalagi, Bawaslu sudah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) bersama TNI, Polri dan Satuan Tugas Covid-19 di pusat dan daerah.

“Bawaslu sudah punya Pokja bersama aparat penegak hukum, Satgas COVID-19, dan TNI,” kata Zulfikar saat dihubungi Sindo Media, Senin (19/10/2020).

Politikus Partai Golkar ini juga mendesak agar, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagamana yang tertuang di dalam Undang-Undang terkait.

“Ke depannya kalau ada yang melanggar, jangan hanya peringatan dan teguran. Namun, hentikan, bubarkan, dan berikan sanksi tegas sesuai aturan UU,” tegas Zulfikar.

Oleh karena itu, lanjut legislator Dapil Jawa Timur (Jatim) III ini, penting bagi penyelenggara pilkada, pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Khususnya bagi para peserta pilkada, parpol dan tim suksesnya dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada.

“KPU dan Bawaslu lebih giat menggerakkan semua stekholder sosialisasi protokol kesehatan 3 M,” pintanya.

Baca Juga : Polisi yang Kawal Pria Jogging Disanksi Teguran Lisan

Ketua DPP Partai Golkar ini menambahkan, seluruh stakeholder sudah berkomitmen melaksanakan Pilkada 2020 dengan menerapkan prokes secara ketat dan disiplin demi kebaikan bersama. Efektivitas keberadaan Pokja tersebut juga sudah baik. Namun, harus lebih ditingkatkan kembali kinerjanya, misalnya dengan meningkatkan operasi penyadaran dan penegakan disiplin prokes Covid-19.

“Kinerja Pokja sudah efektif, tinggal lebih ditingkatkan. Operasi penyadaran dan penegakan harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini