Presiden Jokowi Utus Mensesneg Sosialisasikan UU Ciptaker ke Ormas Islam

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 19 Oktober 2020 11:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 19 337 2295838 presiden-jokowi-utus-mensesneg-sosialisasikan-uu-ciptaker-ke-ormas-islam-izX3n6sfNk.jpg Presiden Joko Widodo (foto: Biro Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengantarkan naskah final UU Cipta Kerja ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, pada Minggu 18 Oktober 2020.

Pratikno juga diminta untuk mensosialisasikan naskah final UU Cipta Kerja, setebal 812 halaman yang diterima Jokowi dari DPR.

Pratikno mendatangi langsung kediaman Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dan Waketum MUI Muhyiddin Junaidi. Dia juga menemui Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Namun, Haedar sedang berada di luar kota.

"Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Senin (19/10/2020).

Baca juga:

Moeldoko: Banyak Tokoh Menolak Omnibus Law Tapi Belum Memahami Isinya

UU Cipta Kerja Ditentang, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Susah Amat!

Istana Siapkan 35 PP dan 5 Perpres Tindaklanjut UU Cipta Kerja

Kedatangan Pratikno ke pimpinan ormas Islam juga untuk menjaring masukan terkait aturan turunan UU Cipta Kerja. Saat ini, pemerintah tengah menyusun sejumlah aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan.

"Benar, menjaring masukan pemangku kepentingan, karena pemerintah memang segera menyusun sejumlah PP, dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jadi masukan untuk penyusunan PP dan Perpres tersebut," ujar Bey.

 

Ia menambahkan, pemerintah juga akan menyerap aspirasi dari semua pihak mulai dari ormas, akademisi, hingga serikat pekerja dalam membuat peraturan-peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Menurut dia, pemerintah akan menggelar seminar, workshop, FGD, talkshow, hingga menjaring masukan melalui media sosial guna mengakomodir masukan dari masyarakat untuk aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut.

"Sesuai penjelasan Pak Mensesneg tadi, bahwa para menteri sudah mendapat perintah Presiden Jokowi untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari akademisi, ormas, serikat pekerja, atau masyarakat langsung," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini