Bawaslu Usul Aturan Penanganan Politik Uang Direvisi

Felldy Utama, iNews · Sabtu 17 Oktober 2020 10:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 17 337 2295099 bawaslu-usul-aturan-penanganan-politik-uang-direvisi-hJcdMb3x3u.jpg Ratna Dewi Petalolo. (Foto: Bawaslu RI)

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo mengusulkan agar regulasi yang mengatur tentang penanganan dugaan pelanggaran pidana politik uang direvisi. Perubahan ini diharapkan memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran tersebut.

Hal itu dikatakan Ratna menanggapi usulan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem) yang meminta agar dugaan pelanggaran politik uang ini dialihkan kepada pihak kepolisian. Mengingat, polisi mempunyai sumber daya untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

BACA JUGA: Bawaslu Akan Gandeng KPK Tangani Politik Uang Dalam Pemilu

"Parameter lebih baiknya apa? Kalau hanya OTT, beberapa kasus pemilu yang kemarin juga tidak bisa di proses karena tidak terbukti melakukan politik uang," kata Ratna saat dihubungi iNews.id, Sabtu (17/10/2020).

Oleh karena itu, dia menilai bahwa persoalan dalam penanganan dugaan pelanggaran ini bukanlah masalah Bawaslu tidak bisa melakukan OTT. Ratna pun justru meminta aturan terkait penanganan perkara dugaan politik uang untuk diubah.

"Ada beberapa aturan yang harus diubah untuk penguatan penanganan pelanggaran. Misalnya. Soal waktu, kewenangan memanggil paksa terlapor, kewenangan mengamankan alat bukti," ujarnya.

BACA JUGA: Bawaslu Awasi ASN dan Politik Uang di Pilkada 2020

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pengawasan serta penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang saat ini di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum efektif. Terkait hal itu, Perludem mengusulkan agar hal tersebut ditangani polisi.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, polisi memiliki perangkat serta pengalaman dalam menangani persoalan tersebut. "Pengawasan dan penindakan politik uang yang harus melalui Bawaslu itu tidak lebih baik daripada kalau politik uang itu langsung ditegakkan oleh kepolisian misalnya melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan)," ujarnya.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini