Ini Catatan Perludem Masalah yang Kerap Terjadi saat Pilkada

Felldy Utama, iNews · Jum'at 16 Oktober 2020 18:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 16 337 2294818 ini-catatan-perludem-masalah-yang-kerap-terjadi-saat-pilkada-TZpsegbSTP.jpg foto: Sindonews

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkap, sejumlah persoalan yang sering berulang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Kita juga punya problematika berulang Pilkada," kata Titi dalam konferensi nasional yang digelar secara virtual dengan tajuk 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).

Titi pun menyebutkan sejumlah catatannya. Pertama, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang seringkali bermasalah akurasinya. Dia pun mencontohkan, Pilkada Kabupaten Sampang 2018 bahkan harus diulang karena persoalan akurasi DPT.

Persoalan Kedua, kata dia, masih terjadi kecurangan atau manipulasi hasil Pilkada. Kasus ini pernah terjadi di Maluku dan Papua, yang berujung pada pemecatan penyelenggara pemilu. Ketiga, penegakkan hukum atas politik uang yang belum memberi efek jera.

 Baca juga:

 KPU: Banyak Publik Menganggap Tak Ada Aturan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020   

 Doni Monardo: Aman, Iman, dan Imun Jadi Kunci Selamat dari Covid-19

Kemudian, aparatur sipil negara atau birokrasi daerah yang berpihak. Hal ini dinilai justru berdampak pada kualitas pelayanan publik pra dan pasca Pilkada.

"Jadi keberpihakan atau politisasi atau mobilisasi politik ASN itu mempengaruhi pelayanan publik bukan hanya pasca Pilkada tetapi juga pernah dan saat Pilkada," ujarnya.

Pilkada, kata dia, juga belum berbasis gagasan dan program, sehingga kontestasi lebih mengandalkan hal-hal yang bersifat artifisial atau yang simbolik. Praktik mahar politik juga belum mampu dihilangkan. Padahal, praktik ini berpotensi melahirkan tindak korupsi calon kepala daerah yang terpilih.

Titi juga menyoroti jumlah calon kepala daerah tunggal meningkat setiap tahun. Di Pilkada 2020, setidaknya sudah ada 25 calon tunggal.

"Padahal kalau kita tahu seharusnya Pilkada itu kan betul betul merefleksikan representasi warga, tapi dengan adanya calon tunggal ada keterputusan dan hambatan di dalam mencapai tujuan di dalam konsep hasil," tutur dia.

Dinasti politik juga masih terjadi di Pilkada. Padahal, fenomena ini berpotensi memperlemah partai dan melahirkan tindakan korup.

Persoalan terakhir yakni berita bohong (hoaks) dan disinformasi yang semakin menguat. Fenomena ini, menurut dia, justru menyebabkan keterbelahan masyarakat.

"Sehingga kontrol kepada pemerintahan terpilih tidak berbasis program tidak berbasis kinerja tapi bersasis sentimen emosional," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini