Gatot Nurmantyo: Tingkatkan Lapangan Kerja, Tujuan Omnibus Law Mulia

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 16 Oktober 2020 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 16 337 2294690 gatot-nurmantyo-tujuan-omnibus-law-mulia-dan-tingkatkan-lapangan-kerja-1WGobbIirY.jpg Foto: Sindo

JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo menilai bahwa, keberadaan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memiliki tujuan yang mulia.

(Baca juga: Jenguk 8 Pentolan KAMI, Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Ditolak Bareskrim)

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengatakan, keberadaan UU tersebut justru dibutuhkan untuk memudahkan iklim investasi dan meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"UU ini saya tahu tujuannya sangat mulia, karena dengan demikian investasi akan datang kemudian roda ekonomi berputar, eksport banyak, pajak masuk banyak kembali lagi ke maayarakat sehingga sandang pangan papan bisa (terpenuhi)," kata Gatot saat diskusi di akun YouTube Refly Harun berjudul 'Curhat Gatot' seperti dilihat Okezone, Jumat (16/10/2020).

(Baca juga: Jenderal Gatot Dicopot Jokowi Gegara Film G30S/PKI, Ini Faktanya)

Gatot menceritakan masa-masa dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu kata dia Presiden Joko Widodo tengah berfikir keras untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Namun disisi lain banyak aturan yang tumpang tindih.

Dari sana kata Gatot, banyak investor yang khawatir dengan aturan yang tumoang tindih tersebut sehingga iklim investasi terhambat. Karena itu Omnibus Law menjadi solusi yang pas untuk memberikan kepastian bagi para pengusaha.

"Maka diperlukan satu UU yang merangkum semuanya menjadi UU yang birokrasinya lebih simple, efisien, kemudian ada jaminan investasi kemudian apartur bersih akuntabel. Seorang pengusaha itu yang diperhatikan adalah kepastian hukum dan kepastian kedepannya," ungkapnya.

Akan tetapi kata Gatot, pelaksanaan pembentukan Omnibus Law sendiri yang dilakukan kurang terbuka dan senyap menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Belum lagi sejumlah pasal yang dirasa memberatkan kelompok buruh.

"UU untuk meningkatkan investasi harus ada tetapi yang diatur ini kan ada pengusaha ada buruh. Nah aturan pengusaha dan buruh tidak boleh ada garis kaya mau perang, pemisah kemudian tidak boleh berat sebelah. Harusnya dilihat kita perlu pengusaha perlu buruh," tandasnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini