Ketentuan Pidana dan Denda Mogok Kerja Dihapus dari UU Ciptaker

Kiswondari, Sindonews · Kamis 15 Oktober 2020 14:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 15 337 2294102 ketentuan-pidana-dan-denda-mogok-kerja-dihapus-dari-uu-ciptaker-YyvZuHeFnF.jpg Foto: Shutterstock

Sementara, Pasal 35 ayat 2 dan 3 mengatur tentang kewajiban pemberi kerja atau pelaksana penempatan kerja kepada pekerja/buruh yang diperkerjakannya.

Pasal 35

 

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang

 

dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

 

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindu ngan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja

 

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

 

Dan Pasal 93 ayat 2, mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja/buruh apabila sakit; haid/datang bulan; menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptis, istri melahirkan atau keguguran, anggota keluarga meninggal dunia; dan beberapa ketentuan lainnya.

Pasal 93

 

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

 

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

 

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

 

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

 

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

 

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

 

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

 

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha;

 

dan

 

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

 

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini