Mahfud MD Bertemu Perwakilan Buruh se-Jatim Bahas UU Cipta Kerja

Riezky Maulana, iNews · Rabu 14 Oktober 2020 21:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 14 337 2293762 mahfud-md-bertemu-perwakilan-buruh-se-jatim-bahas-uu-cipta-kerja-e3AfpXNbs4.jpg Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan perwakilan buruh se-Jawa Timur (foto: Riezky Maulana)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima para pimpinan serikat pekerja dari Jawa Timur (Jatim) bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Para buruh menyampaikan kritik terhadap materi omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pertemuan antara Mahfud dan para buruh berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Rabu (14/10/2020). Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir di antaranya KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan beberapa perwakilan buruh di Jatim.

Baca Juga:  Sosialisasi ke Forkopimda, Mahfud MD: UU Ciptaker Pangkas Birokrasi yang Berbelit-Belit

Para tokoh buruh menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-materi dalam UU Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja.

"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas,” ujar Jazuli perwakilan KSPI Jawa Timur.

Menanggapi ragam masukan dari para perwakilan pekerja di Jatim, Mahfud mengatakan, gagasan awal pembentukan omnibus law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan perizinan agar praktik korupsi dan pungutan menurun. Menurutnya, tujuan lainnya agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang.

Meski demikian, masukan para perwakilan buruh dari Jatim ini menurut Menko Mahfud bisa menjadi masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP). Bahkan, UU Cipta Kerja, kata Mahfud, dapat berubah melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada yang bisa disalurkan nanti melalui perundang-undangan, kebijakan presiden, kebijakan menteri, dan sebagainya. Bahkan, itu tidak menutup kemungkinan mengubah undang-undang melalui uji materi di MK kalau memang merugikan hak konstitusional," tutur Mahfud.

Baca Juga:  Soal Demo Omnibus Law, Mahfud MD: Sejauh Menyampaikan Aspirasi, Tidak Apa-Apa

Pertemuan-pertemuan itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja kepada pemerintah. Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.

"Pimpinan pimpinan buruh Se-Jawa Timur menyampaikan aspirasi yang sangat baik. Aspirasi-apresiasi itu bisa terbagi ke dalam, satu memang tidak setuju dengan hasil undang-undang. Kedua memang minta menjelaskan atas hal-hal yang masih belum jelas karena diwarnai hoax. Lalu yang ketiga adalah usul-usul dan semua ini kita salurkan," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini