MK Terima Dua Permohonan Uji Materi UU Cipta Kerja

Sabir Laluhu, Koran SI · Selasa 13 Oktober 2020 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 13 337 2293125 mk-terima-dua-permohonan-uji-materi-uu-cipta-kerja-mx0XNTEocW.JPG Mahkamah Konstitusi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan uji materiil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terhitung hingga Senin 12 Oktober 2020. Hal ini terlihat dalam sub 'pengajuan permohonan' di bagian perkara yang dilansir website resmi MK. KORAN SINDO dan MNC News Portal melihat lansiran ini pada Selasa (13/10/2020) siang.

Permohonan pertama, teregister pukul 08.45 WIB, Senin 12 Oktober 2020. Pokok perkara yakni pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pemohonnya tercantum dua orang yaitu Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Permohonan yang diajukan Dewa dan Ayu diterima Kepaniteraan MK dengan No. Tanda Terima: 2034/PAN.MK/X/2020.

Baca Juga:  Pimpinan DPR Jamin Tak Ada Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja

Di dalam berkas permohonan, tercantum Dewa bekerja sebagai karyawan kontrak dan pekerjaan Ayu adalah freelance. Dewa dan Ayu menguji Pasal 59, 156 Ayat (2), 156 Ayat (3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b pada bagian kedua tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Menurut Dewa dan Ayu, pasal-pasal a aquo bertentangan dengan UUD 1945.

 

Permohonan kedua, didaftarkan pukul 08.59 WIB, Senin 12 Oktober 2020. Berkas diterima Kepaniteraan MK dengan No. Tanda Terima: 2035/PAN.MK/X/2020. Pokok perkaranya yakni 'Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945'. Perkara ini dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.

Baca Juga:  DPR Kirim Naskah Final UU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi Besok

Dalam berkas permohonan, DPP FSPS menguji Pasal 81 angka 15, angka 19, dan angka 29; Pasal 88D Ayat (2) dalam Pasal 81 angka 25; Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (3) dalam Pasal 81 angka 44; dan Pasal 156 Ayat (4) pada Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. DPP FSPS menilai, pasal-pasal a aquo bertentangan dengan UUD 1945.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini