Didakwa Palsukan Surat Jalan, Djoko Tjandra Bakal Ajukan Eksepsi

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 13 Oktober 2020 14:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 13 337 2292875 didakwa-palsukan-surat-jalan-djoko-tjandra-bakal-ajukan-eksepsi-sLqFP4b83z.jpg Djoko Tjandra (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra bakal ajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo merasa keberatan kliennya didakwa membuat surat jalan hingga surat kesehatan palsu untuk masuk wilayah Indonesia.

"Setelah kami berdiskusi kemarin, kami akan mengajukan keberatan atau eksepsi satu minggu ke depan," kata Soesilo usai mendengarkan dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

Soesilo masih enggan membeberkan poin apa saja yang dirasa keberatan atas dakwaan Jaksa. Karena hal tersebut bakal diungkapkan dalam nota eksepsi.

"Eksepsi itu adalah keberatan yang poin-poinnya nanti lah tentunya ketika eksepsi kami ajukan," kata Soesilo.

Baca Juga: Nama Kabareskrim Sempat Tercatut Dalam Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Djoko Soegiarto Tjandra memalsukan surat untuk beberapa hal. Di antaranya surat jalan, surat hasil rapid test hingga surat keterangan kesehatan yang digunakan sebagai syarat dokumen perjalanan Djoko Tjandra ke Jakarta untuk melakukan upaya peninjauan kembali atas perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian," ujar Jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jaksa mengungkapkan kegiatan memalsukan surat ini bermula November 2019, Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buron cessie Bank Bali berkenalan dengan Anita Dewi Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko meminta Anita Kolopaking sebagai kuasa hukumnya dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

"Saat itu, saksi Anita Dewi Kolopaking menyetujui, untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019," kata jaksa.

Baca Juga: Sidang Perdana Djoko Tjandra Cs Digelar Virtual di PN Jaktim

Lalu, pada April 2020, Anita mendaftarkan PK Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, PK ditolak karena mewajibkan Djoko Tjandra untuk hadir karena keputusan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012.

"Maka terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra meminta saksi Anita Dewi A. Kolopaking untuk mengatur segala urusan termasuk mengatur kedatangan dan segala sesuatu di Jakarta dan juga mengatur segala urusan penjemputan dan pengantaran di Indonesia," kata Jaksa.

Djoko Tjandra pun meminta Anita Kolopaking untuk menghubungi Tommy Sumardi untuk mengatur kedatangan Djoko Tjandra ke Jakarta. Tommy pun mengenalkan Anita Kolopaking dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo saat itu, sedang menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Bahwa terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," lanjut jaksa.

Anita pun menyampaikan maksud dan tujuan kliennya Djoko Tjandra yang akan ke Jakarta kepada Brigjen Prasetijo. Selanjutnya, Brigjen Prasetijo mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat hasil tes pemeriksaan Covid-19.

Surat-surat itu digunakan untuk Djoko Tjandra masuk ke Indonesia dengan rencana melalui melalui Bandara Supadio di Pontianak dan langsung terbang menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

"Bahwa penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya, mengingat terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri," kata jaksa.

Atas ulahnya, Djoko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini