Nama Kabareskrim Sempat Tercatut Dalam Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 13 Oktober 2020 13:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 13 337 2292852 nama-kabareskrim-sempat-tercatut-dalam-surat-jalan-palsu-djoko-tjandra-sLIBod9d9F.jpg Sidang Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur digelar secara virtual (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit sempat tercatut dalam surat jalan palsu yang dibuat Brigjen Prasetijo Utomo untuk memuluskan perjalanan Djoko Soegiarto Tjandra. Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut dalam dakwaannya, Brigjen Prasetijo Utomo meminta bawahannya merevisi surat jalan tersebut dengan mencoret nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit. Prasetijo saat itu menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

"Untuk pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).

Baca Juga: Sidang Perdana Djoko Tjandra Cs Digelar Virtual di PN Jaktim 

Brigjen Prasetijo turut serta membantu pemalsuan surat untuk perjalanan Djoko Tjandra usai diminta oleh kuasa hukum Anita Dewi Kolopaking. Usai sepakat membantu, Brigjen Prasetijo langsung menyuruh Dody Jaya selaku Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri membuat surat jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan keperluan bisnis tambang.

"Namun, di dalam surat jalan tersebut saksi Brigjen Prasetijo Utomo memerintahkan saksi Dody Jaya agar mencantumkan keperluan tersebut diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya," kata jaksa.

 

Jaksa pun menilai bahwa surat jalan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Data Persuratan Dinas di Lingkungan Polri. Namun, Brigjen Prasetijo tetap mengutus bawahannya agar tetap melakukan revisi surat.

"Sudah buat saja karena Biro Korwas itu saya yang memimpin," suruh Brigjen Prasetijo yang dibacakan Jaksa.

"Dan atas perintah tersebut, saksi Dody Jaya membuat surat jalan sesuai keinginan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," kata Jaksa.

Baca Juga:  Kejagung Klaim Sudah Jalankan Rekomendasi Ombudsman soal Djoko Tjandra

Dalam perkara kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP. Jenderal bintang satu itu diancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini