KPK Periksa Pejabat Kabupaten Bogor Terkait Korupsi Rachmat Yasin

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 13 Oktober 2020 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 13 337 2292801 kpk-periksa-pejabat-kabupaten-bogor-terkait-korupsi-rachmat-yasin-i1hGBj7MVJ.jpg Rachmat Yasin. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pejabat Kabupaten Bogor bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY).

Adapun, sejumlah pejabat Kabupaten Bogor itu diantaranya, Kasubag Keuangan DLLAJ, Yuyuk Rusmayati; Kabid Terminal dan Angkutan Dishub, Dudi Rukmayadi; Sekretaris DPKBD, Setyanto Susanto; Mantan Sekretaris DPKBD, Ade Jaya Munadi; serta Sekretaris Satpol PP, Aris Mulyanto.

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap para pejabat Kabupaten Bogor tersebut. Diduga, KPK sedang mendalami proses pemotongan uang yang diperuntukkan untuk Rachmat Yasin.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin sebagai tersangka korupsi. Rachmat Yasin diduga memotong uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan menerima sejumlah gratifikasi.

Rachmat Yasin diduga menerima uang sebesar Rp8,9 miliar dari hasil memotong anggaran atau bayaran bawahannya.‎Uang tersebut diduga digunakan oleh Rachmat Yasin untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2013-2014.

Baca juga: Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima sejumlah gratifikasi selama menjabat Bupati Bogor. Adapun, gratifikasi yang diterima Rachmat Yasin berupa ‎tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Atas perbuatannya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini