Sudah Sepekan, DPR Belum Kirim Draf UU Ciptaker ke Presiden Jokowi

Kiswondari, Sindonews · Senin 12 Oktober 2020 13:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 12 337 2292247 sudah-sepekan-dpr-belum-kirim-draf-uu-ciptaker-ke-presiden-jokowi-asPd05ZSb7.jpg DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sudah sepekan berlalu sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober lalu.

Namun, DPR belum juga menyempurnakan draf UU yang telah disahkan itu untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya ditandatangani presiden sebagaimana Pasal 72 Ayat (2) dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Baca Juga:  BIN Kantongi Nama Dalang di Balik Kerusuhan Demo Omnibus Law

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa yang dimaksud 7 hari di UU tersebut adalah 7 hari kerja. Sehingga, Sabtu dan Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja. Sehingga, batas waktunya adalah Rabu, 14 Oktober.

“Jadi yang disebut 7 hari adalah 7 hari hari kerja. Nah, 7 hari kerja itu adalah hari Rabu, bukan Sabtu, Minggu, (itu) nggak dihitung. Nah, yang disebut di dalam UU itu 7 hari kerja mulai Rabu, bukan hari ini,” kata Indra kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

 

Karena itu, Indra menegaskan bahwa memang pihaknya beluk menyerahkan draf terakhir UU Ciptaker kepada Presiden Jokowi. “Belum, belum (dikirim ke presiden),” akunya.

Adapun draf UU yang akan diserahkan, Indra menjelaskan bahwa yang paling terakhir dibahas adalah draf dengan 1.035 halaman. “Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035,” terang Indra.

Baca Juga:  Geram Terus Difitnah Dalangi Demo, Ini Sikap Partai Demokrat

Diketahui bahwa, berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) disebutkan bahwa, penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Sementara, pada Pasal 73 Ayat (1) diatur bahwa, UU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini