Wamenag: Demo Anarkis Tidak Akan Selesaikan Persoalan

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 09 Oktober 2020 13:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 09 337 2290984 wamenag-demo-anarkis-tidak-akan-selesaikan-persoalan-QVDEok0L8g.jpg Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid (foto: Kemenag.go.id)

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh, mahasiswa hingga pelajar berdemonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Gelombang unjuk rasa tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan di kota-kota lainnya.

Unjuk rasa yang semula damai berakhir ricuh. Sejumlah oknum nampak merusak fasilitas publik dan membakarnya. Di sisi lain, polisi nampak menembakkan gas air mata dan memukuli para demonstran hingga ada korban berjatuhan.

 Baca juga: Pangdam Jaya Duga Kelompok Anarko Ada di Balik Kericuhan Unjuk Rasa UU Ciptaker

Merespons itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan demonstrasi adalah salah satu cara yang dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi dalam iklim demokrasi.

Namun demikian, demonstrasi harus dilakukan tanpa tindakan anarkis dan harus tetap mengindahkan akhlak dan norma hukum yang ada.

 Baca juga: 129 Demonstran UU Ciptaker Ditangkap, Jika Tak Terlibat Dipulangkan

“Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun, tidak dibenarkan melakukan anarki dan perusakan, karena hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan ajaran agama dan melanggar hukum" terang Zainut melalui keterangan pers tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Senada, Zainut yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu meminta agar aparat bisa lebih persuasif dalam menghadapi para demonstran.

"Aparat juga diharapkan menghadapi para demonstran dengan pendekatan yang lebih simpatik, persuasif dan tidak dengan kekerasan," lanjutnya.

 

Karena itu, Zainut mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang tidak benar.

"Demo dengan cara anarkis tidak akan menyelesaikan persoalan, malah membuat situasi semakin tidak kondusif," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Keputusan ini memantik aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya.

Bagi buruh, UU Cipta Kerja menghisap kaum pekerja dan lebih menguntungkan pemodal. Karena itu buruh meminta agar beleid ini dibatalkan meski sudah disahkan.

Aksi demonstrasi yang memuncak pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai titik di wilayah lainnya.

Belakangan mencuat desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun hingga kini pemerintah belum menimbang opsi tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini