PBNU Akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Abdul Rochim, Koran SI · Rabu 07 Oktober 2020 16:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 07 337 2289964 uu-cipta-kerja-dinilai-menindas-pbnu-akan-ajukan-judicial-review-iK4rEDuV9V.jpg Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan, pihaknya akan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020). 

KH Said Aqil mengatakan, pihaknya pun mengajak semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik dan elegan.

"Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” tuturnya Said saat memberikan sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual, pada Rabu (7/10/2020).

 Baca juga: Fadli Zon: Mikrofon Mati Sebelum 5 Menit, Artinya Dimatikan!

Kiai Said mengatakan, PBNU akan mengajukan judicial review terhadap UU tersebut. Apalagi, di dalamnya masih mencantumkan pasal soal pendidikan yang dari awal ditentang oleh NU.

“Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” katanya.

Kiai Said mengungkapkan, bahwa UUD 1945 Pasal 33 tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin kian miskin,” katanya.

Kiai Said juga menyindir para politikus yang hanya memanfaatkan suara rakyat ketika pemilu.

“Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suaranya (rakyat) dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai (rakyat) ditinggal. UUD 1945 Pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas, tapi tidak pernah diimplementasikan,” tegasnya.

Karena itu, dirinya berharap NU untuk mengambil bersikap kritis tapi elegan. "Tidak boleh anarkis karena tidak ada gunanya itu,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini